KOTA - Wali Kota Pekalongan, HM Saelany Machfudz SE meminta Dinas Kesehatan dan instansi terkait untuk bisa mencegah terjadinya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), dan Stunting
yang masih terjadi. Pesan itu ia sampaikan pada upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) sekaligus program Salam Sehat Wali Kota Pekalongan di RSUD Bendan, Selasa (12/11).
"Permasalahan angka kematian ibu dan bayi serta angka stunting harus menjadi perhatian insan kesehatan dari RSUD maupun puskesmas," ungkap Saelany.
Dalam rangka HKN dan Salam Sehat ini, Wali Kota Pekalongan, HM Saelany Machfudz SE ingin melihat kondisi RSUD Bendan, mendengar informasi secara langsung dari pasien, dan diskusi dengan para dokter terkait pelayanan kesehatan.
Pada HKN 2019 yang mengusung tema Generasi Sehat Indonesia Unggul ini, Wali Kota Saelany menekankan pembangunan kesehatan dengan peningkatan mutu layanan dan kemudahan akses kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan, Slamet Budiyanto SKM MKes menjelaskan, tema HKN kali ini erat kaitannya dengan peningkatan SDM yang menjadi prioritas pembangunan. Oleh karena itu berkaitan dengan permasalahan kesehatan yang ada yakni masih tingginya angka stunting.
"Angka stunting di Kota Pekalongan berdasarkan pendataan kami secara regular atau setahun dua kali angka stunting hanya berkisar 8%. Sebanyak 8% ini memang kecil dibanding keseluruhan, misal dari 100 anak, 8-9 anak stunting. Stunting ini harus dicegah karena dapat menjadi masalah untuk generasi kedepannya dan menjadi kendala terbentuknya SDM unggul," terang Budi.
Budi mengungkapkan, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Pekalongan. Hasil dari audit, dari cacatan Dinas Kesehatan sampai hari ini AKI tercatat 6 orang. Akan tetapi ibu yang meninggal terakhir ini masih belum karena meningggal karena penyakit jantung.
"Beberapa upaya sudah kami lakukan baik kegiatan promotif dan preventif seperti kegiatan PMT, penimbangan balita, kelas ibu hamil, dan kelas anak balita untuk edukasi masyarakat. Ini agar para ibu dapat mengasuh dirinya sendiri dan anaknya dengan sebaik baik-baiknya," papar Budi.
Direktur RSUD Bendan, dr Junaedi Wibawa MSi Med Sp PK menambahkan, RSUD menjadi rumah sakit rujukan, berkaitan dengan proses terjadinya AKI dapat dilihat dari hulu sampai hilir. Kewajiban penanganan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab di internal RSUD Bendan.
"RSUD Bendan bertanggung jawab memberikan pelatihan bagi bidan swasta dan puskesmas. Ini karena faktor penyebab AKI adalah faktor keterlambatan. Bisa jadi saat rujukan di tingkat pertama tidak langsung dirujuk, baru ketika ada gangguan yang tak bisa ditangani, pasien dirujuk," ujar Junaidi.
Junaidi mengaku bahwa pihak RSUD juga memiliki keterbatasan tetapi ke depannya akan mengoptimalkan anggaran dari bankeu provinsi, lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membeli alat kegawatdaruratan ibu dan anak. "Kalau Kebanyakan kasus AKI adalah karena perdarahan dan eklamsi," pungkasnya. (dur)