**Tak Sedikit Sekolah Negeri Tersingkir
**Bahkan Ada Satu SDN Tutup
KAJEN - Persaingan dunia pendidikan di Kabupaten Pekalongan kian ketat. Tak sedikit sekolah negeri justru tersingkirkan hingga minim murid. Bahkan ada satu sekolah dasar negeri tutup karena tak ada muridnya. Hal itu dibenarkan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Aji Suryo Sumanto, Senin (6/9/2021). Dikatakan, ada beberapa faktor sekolah negeri kekurangan murid. Di antaranya, anak usia sekolah di sekitar wilayah sekolah itu sangat sedikit, orang tua memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta atau sekolah berbasis agama, hingga tren orang tua mengirim anaknya ke pondok pesantren. Tidak sedikit pula orang tua yang menyekolahlan anaknya di sekolah negeri lainnya yang juga berdekatan dengan sekolah itu. Sekolah-sekolah negeri yang kekurangan murid pun akhirnya di re-grouping (digabung).
Menurutnya, re-grouping sekolah kekurangan murid ini berdasarkan Peraturan Mendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Utamanya pada bab 2 tentang petunjuk teknis penerima dana dalam petunjuk BOS tahun 2020.
"Artinya, sesuai aturan itu, bahwa sekolah yang akan menerima dana BOS adalah sekolah yang jumlah siswanya 60. 60 itu satu sekolah," terang dia.
Setelah diteliti dan diverifikasi, lanjut dia, di Kabupaten Pekalongan ada sejumlah sekolah negeri yang jumlah muridnya kurang dari 60. "Ada yang 20, ada yang 30, ada yang 40. Akhirnya kini diadakan semacam re-grouping," terang dia.
Disebutkan, sekolah minim murid itu ada di enam korwil (kecamatan). Yakni di Korwil Tirto ada 4 SD, Bojong ada 4 SD, Doro 2 SD, Kajen 4 SD, Kedungwuni ada 3 SD, dan di Korwil Kandangserang ada 4 SD. Total ada 21 SD negeri yang minim murid.
"Di Kedungwuni, ada tiga SD itu. Dua SD di-re-grouping. SD Negeri Bugangan gabung ke SD Karangdowo, karena SD Bugangan jumlah muridnya kurang dari 60. Kemudian SD Proto tidak re-grouping, malah penutupan sekolah. Karena siswanya sangat sedikit. Sana lebih banyak sekolah di MI. Karena masyarakatnya memang religius. Negeri tidak laku di sana," terang Aji Suryo.
Jadi alasannya kultur (pilih sekolah agama) seperti di Bugangan dan Proto itu. Tapi ada juga alasan karena masyarakat di sana yang usia sekolah memang sudah tidak ada.
"Jadi sudah usia kerja dan lainnya. Bukan lagi usia sekolah. Kalaupun ada, mereka lari ke sekolah swasta atau sekolah lain. Misalnya ke pondok pesantren," katanya.
Dengan adanya sekolah negeri kekurangan murid, ia mengimbau agar sekolah negeri memiliki strategi agar kembali diminati. Salah satunya dengan meningkatkan profesionalisme guru.
"Artinya kalau itu sudah bagus, tinggal peningkatan dan pengembangan. Ditambah strategi-strategi lain. Karena kalau belajar di sekolah-sekolah swasta, mereka itu bisa bersaing karena mereka punya treatment-treatment tertentu. Ada yang ditonjolkan. Jadi mereka banyak diminati," ungkap dia.
Disinggung apakah di sekolah negeri ada semacam otonom sekolah untuk berinovasi agar berbeda?, ia mengatakan, kurikulum sekolah harus tetap mengacu kurikulum nasional. "Nah kalau mau ada tambahan mungkin di kegiatan-kegiatan khusus atau ekstrakulikulernya yang bisa dikembangkan," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan (Radar, 25/7/2019), pada tahun 2019 tercatat ada 45 sekolah dasar di Kabupaten Pekalongan memiliki jumlah murid sedikit, yakni keseluruhan muridnya kurang dari 60 anak, sehingga belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar.
"Dari 478 SD di Kabupaten Pekalongan, ada 45 sekolah yang muridnya kurang dari 60 anak. Ini belum memenuhi SPM, karena untuk SD jumlah murid per-rombel minimal 20 anak dan maksimal 28 anak," terang Sekretaris Dinas (Sekdin) Pendidikan Kabupaten Pekalongan Susanto Widodo, saat itu.