KESESI - Sesuai aturan perundangan, Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pejabat publik seperti kepala desa memang diharuskan menjaga netralitas dalam even politik seperti Pilkada. Namun dii sisi lain, aksi dukung mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi hal yang lazim terjadi di lapangan. Karena itu, setiap kepala desa diminta mampu mengekspresikan pilihan politiknya secara bijaksana.
Demikian diungkapkan Kepala Desa Watupayung, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Sukardi, menyikapi dinamika politik menjelang Pilkada. Ia menegaskan, bahwa kepala desa merupakan jabatan politis yang dipilih langsung oleh masyarakat, sehingga besar kemungkin setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati nantinya akan saling berebut dukungan kepala desa.
"Sebagai kepala desa karenanya dituntut mampu bersikap arif dan harus bisa menjaga kondusifitas lingkungan. Warga jangan sampai pada berantem gara-gara beda pilihan, yang penting aman dan masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya," ujar Sukardi kepala desa tiga periode ini, saat diwawancara Radar, Jumat (7/8/2020).
Menurut Sukardi, sebagai warga negara, setiap kepala desa pastilah memiliki preferensi pilihan sendiri, yang bisa jadi berbeda dengan masyarakatnya. Karena itu, penting untuk menempatkan pilihan tersebut secara proporsional, misal dengan tidak terlibat secara aktif dalam menunjukkan dukungannya.
"Ya pilihan itu kan hak, tetapi untuk pejabat politik seperti kepala desa tentu ada regulasi yang mengatur batas-batasnya. Maka paling tidak kepala desa bisa memberi contoh kepada warganya, bagaimana sama-sama menjaga kerukunan di tengah perbedaan pilihan, sehingga kondusivitas desa tetap terjaga," terangnya.
Sebagai kepala desa, Sukardi berharap siapapun pasangan yang nantinya terpilih bisa mengemban amanah dengan baik, bekerja keras dan ikhlas mempercepat kemajuan Kota Santri. "Termasuk bagaimana mempercepat kemajuan desa-desa, entah lewat infrastruktur penghubungkah, wisata, atau lainnya," pungkasnya. (jun/sef)