KAJEN - Dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa serentak November 2019 mendatang, angota Polri diminta untuk tetap netral. Polisi dilarang untuk memihak ke salah satu pasangan calon Kepala Desa.
Hal itu ditegaskan Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarto, kemarin. Kata dia, sebagai aparat penegak hukum makan dalam pesta demokrasi pemilihan kepala desa anggota harus netral.
"Adapun netralitas yang dimaksud yakni tidak memihak dan terlibat langsung dalam proses kampanye sehingga menimbulkan gejolak ditengah masyarakat. Untuk itu anggota yang biasa di desa desa sebagai Bhabinkamtibmas justru bisa menjadi pendingin suasana sehingga kondisi dimasyarakat tetap tenang dan kondusif, " pintanya.
Dalam Pilkades, semua anggota Polres Pekalongan dan Polsek jajaran agar bekerja secara optimal demi sebuah tujuan. Yakni suskesnya pelaksanaan pilkades serentak di wilayah Kabupaten Pekalongan.
"Untuk itulah Netralitas Polri adalah hal mutlak yang tidak bisa ditawar lagi," lanjutnya.
Diungkapkan Kapolres, jajarannya telah disiapkan menghadapi dan melakukan pengamanan Pilkades serentak 2019. Peran seorang anggota Polri pun menjelang Pilkades serentak terus dimaksimalkan, mulai dari pengawasan hingga penjagaan. Adapun dari pihak kepolisian telah melakukan pemetaan daerah yang sekiranya berpotensi konflik karena berbagai hal.
"Kami berharap semua pemangku kepentingan bisa bersinergi dengan melakukan langkah-langkah pencegahan. Sehingga nantinya semua berjalan lancar, dan tidak ada konflik atau gejolak lain yang timbul selama masa pemilihan kepala desa hingga sesudahnya."
Kapolres mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi apabila ada isu atau kabar yang tidak jelas. Masyarakat juga untuk bisa bersama sama menjaga kondusivitas dilingkungan masing masing. (Yon)