Selain kepada RT dan RW, pihaknya juga mendorong Pemkot untuk bisa berupaya membantu ketenagakerjaan di bidang lain baik formal maupun informal untuk ikut dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Seperti guru madin dan guru TPQ. "Kami juga akan dorong agar mereka bisa mendapatkan perlindungan juga," tambahnya.
Dalam kunker tersebut, DPRD juga melakukan klarifikasi terkait masalah ketenagakerjaan di salah satu pabrik di Kabupaten Pekalongan yang belum lama ini dinyatakan pailit. Berdasarkan hasil klarifikasi, urusan yang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan bisa terselesaikan. "Kami apresiasi ternyata untuk yang terkait BPJS Ketenagakerjaan ini bsia terselesaikan," tandasnya.(nul)