KOTA - Pengelolaan lelang terbuka yang ada di Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pelelangan Ikan (UPTD TPI) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pekalongan menjadi rujukan Pemerintah Kabupaten Natuna. Mereka hadir untuk memnpelajari pengelolaan TPI Kota Pekalongan, Selasa (7/3/2023).
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Hadi Suryanto menjelaskan, rombongan Pemkab Natura berkunjung ke Kota Pekalongan karena ada program di tahun 2023 ini untuk mengoptimalkan TPI di Natuna. Menurutnya, keberlangsungan pengelolaan TPI Kota Pekalongan telah berjalan baik sejak lama.
"Banyak hal yang ingin kami adopsi dari Kota Pekalongan diantaranya kebijakan, pelaksanaan hingga pelaporannya," ucap Hadi.
Menurutnya, pelaksanaan pelelangan ikan di TPI Kota Pekalongan sudah berjalan dengan baik dan dari hasil pelelangan ikan turut menyumbang pendapatan asli daerah sebesar Rp4 milliar. Sehingga, hal ini menjadi acuan Pemkab Natuna untuk bisa menerapkan hal serupa di Kabupaten Natuna.
Usai penerimaan study tiru ini, keesokan harinya dilanjutkan dengan study lapangan ke lokasi TPI untuk memantau secara langsung proses pendaratan kapal-kapal yang masuk ke TPI Kota Pekalongan, pelaksanaan pelelangan hasil tangkapan, penjualan, hingga pembayaran hasil pelelangan ikannya.
"Tindaklanjut study tiru ini kami sudah merencanakan perjanjian kerjasama antara Pemkab Natuna kepada Pemkot Pekalongan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan setempat untuk ikut melakukan pendampingan dan mengirimkan tenaga pelelangan ke Natuna untuk sharing manajemen pengelolaan TPI," terangnya.
Ditambahkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Natuna, Suryanto, kondisi luas wilayah di Kabupaten Natuna sendiri 99 persen didominasi laut, dan 1 persennya daratan. Sehingga, sejatinya potensi perikanannya tinggi, namun saat ini memberikan kontribusi ke PADnya masih kurang optimal.
Dari proses pelelangan ikan yang dipelajari di Kota Pekalongan ini diharapkan bisa menyumbang kontribusi pencapaian PAD yang maksimal di Natuna. "Sehingga, kami ingin mempelajari bagaimana pelaksanaan, mekanisme, dan proses pelelangan serta tidak menutup kemungkinan ada sebuah perjanjian kerjasama antar daerah yang bisa terjalin termasuk dalam hasil perikanan," imbuh Suryanto.