Pelaksana Harian (Plh) Bupati Pekalongan H. Riswadi, SH membuka Rembuk Stunting tingkat Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 di Aula Kantor Kecamatan Karangdadap, Senin (26/06/2023).
Rembuk Stunting dihadiri oleh Perwakilan Unsur Forkopimda Kabupaten Pekalongan, Sekda Kabupaten Pekalongan, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pekalongan, Para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Para Camat Se-Kabupaten Pekalongan, Unsur Organisasi Masyarakat, Unsur Akademisi, Para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pekalongan, Kepala desa dan Pendamping teknis tingkat kecamatan, dan Kepala Desa di Lokasi Fokus (Lokus) Stunting.
Dalam sambutannya, Plh Bupati Pekalongan Riswadi menyampaikan bahwa kegiatan Rembuk Stunting merupakan langkah penting yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan guna memastikan integrasi dalam pelaksanaan intervensi penurunan stunting secara bersama-sama antara OPD selaku penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah, dan masyarakat.
“Pemkab Pekalongan secara bersama-sama akan melakukan konfirmasi, sinkonisasi dan sinergitas hasil analisis situasi dan penyusunan rancangan rencana kegiatan dari OPD penanggung jawab layanan di tingkat kabupaten berdasarkan perencanaan yang merupakan hasil partisipasif masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrenbang Kecamatan dan Desa dalam upaya penurunan stunting di lokasi fokus,” ujar Riswadi.
Lebih lanjut, dijelaskan bahwa stunting disebabkan oleh faktor multi-dimensi dan tidak hanya terkait dengan faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita saja. Oleh karenanya, Riswadi mengatakan bahwa penanganan stunting memerlukan koordinasi antar sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Masyarakat Umum, dan lainnya.
Selanjutnya dalam kesempatan itu, Plh Bupati Pekalongan Riswadi menekankan tentang pentingnya pencegahan stunting melalui dua jenis intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive, “Penurunan dan pencegahan stunting akan efektif jika intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dilakukan secara konvergensi oleh semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat,” tegasnya.
Adapun dalam rangka menyempurnakan layanan, Riswadi menuturkan bahwa diperlukan proses perencanaan penganggaran dan pemantapan program/kegiatan lintas sektor guna meningkatkan ketersediaan layanan intervensi gizi spesifik bagi keluarga dan sasaran intervensi sensitif terutama bagi masyarakat miskin.
Karenanya, ia berharap melalui Rembuk Stunting tingkat Kabupaten tahun 2023, semua pihak dapat bekerjasama dalam mendukung terwujudnya konsumsi gizi seimbang bagi masyarakat, percepatan perbaikan gizi, pemenuhan sanitasi dasar dengan menyusun rencana kegiatan penganggaran sesuai lokus yang telah disepakati bersama, “Dengan upaya yang maksimal kita akan mendapatkan hasil yang baik dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, produktif dan berdaya saing khususnya bagi masyarakat kabupaten Pekalongan,” pungkasnya.