KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai menjajaki pengentasan permukiman kumuh yang ada. Data terakhir, luasan permukiman kumuh mencapai 344,21 hektar.
Demikian disampaikan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq pekan kemarin dalam rapat
Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu, pekan kemarin.
Dikatakan, pengentasan permukiman kumuh jadi prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) 2024. Kemudian tahun anggaran 2023-2024 juga telah dialokasikan untuk mengatasi masalah tersebut.
"Ini bukti kami akan serius soal permukiman kumuh," kata Fadia.
Selain itu dalam pengentasan permukiman kumun, lanjut Fadia, Pemkab Pekalongan juga terus berkoordinasi dengan Pemprov Jateng dan menggalang dana CSR. Namun menurutnya itu tidak akan cukup. Sebab permukiman kumuh di Kabupaten Pekalongan masih sangat luas.
"Oleh karena itu kami sangat butuh sentuhan dari pemerintah pusat melalui bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK)," ucapnya.
Sedangkan wilayah permukiman kumuh cukup besar di Kecamatan Wonokerto. Luasannya mencapai 30 persen dari total. Penyebab utamanya karena rob dan abrasi.
"Sebab itu pula di sana banyak masyarakat miskin ekstrim. Ini perlu kami tangani dan jadi prioritas di RPJMD 2024,"imbuhnya.(yon)