BATANG - Menghadapi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan di gelar 29 September 2019 mendatang, Polres Batang akan menerjunkan tim khusus untuk mengantisipasi para botoh atau petaruh.
"Kita akan menerjunkan tim khusus di setiap kecamatan untuk antisipasi gerakan para botoh pilkades," ujar Kapolres Batang, AKBP Edi S Sinulingga, Senin (2/9/2019) sore.
Kapolres menjelaskan, para botoh sendiri dapat dipidanakan karena sudah memenuhi unsur melakukan judi. Oleh karena, menerjunkan tim khusus untuk antisipasi para botoh karena tindakan mereka bisa merusak pelaksanaan pilkades.
"Kepada masyarakat maupun panitia pilkades dapat melaporkan pada polisi jika ada indikasi para botoh yang akan merusak pelaksanaan pilkades. Kami akan siap mmenindak tegas terhadap para botoh karena tindakan mereka sudah memenuhi unsur tindakan berjudi," jelas AKBP Edi S Sinulingga.
Kapolres berharap pada para calon kepala desa bisa ikut menciptakan situasi yang kondusif pada pelaksanaan pilkades dengan tidak melakukan politik uang.
"Kami menantang pada para calon kades berani untuk tidak melakukan politik uang. Dan sudah ada beberapa calon kades yang menyatakan tidak akan melakukan politik uang dan sebagian lagi masih setengah hati," beber Kapolres.
Menurut dia, bagi calon petahana (incumbent) cukup diuntungkan pada pelaksanaan Pilkades 2019 ini, karena mereka sudah dikenal dan dinilai kerjanya oleh masyarakat.
"Oleh karena, bagi calon petahana seharusnya tidak perlu melakukan politik uang apabila mereka kerjanya baik dalam membangun desanya. Kami tidak mau terjebak dengan masalah itu," tandas Kapolres.
Di Kabupaten Batang sendiri sebanyak 206 desa akan menyelenggarakan Pilkades.
Bupati Batang Wihaji pada acara pertemuan dengan para tokoh masyarakat dan para calon kepala desa di Batang, Senin sore mengatakan bahwa pilkades adalah simbol demokrasi dari rakyat untuk rakyat sehingga harus dilaksanakan secara bermartabat.
"Oleh karena, saya mengajak pada calon kades dan masyarakat agar pelaksanaan pilkades bisa menggembirakan, tanpa ada intimidasi maupun tidak menggunakan politik uang," katanya.
Bupati yang didampingi Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Agung Wisnu Barata mengatakan kepala desa bukan merupakan jabatan politik namun prosesnya melalui politik yang selama ini tidak ada masalah. (red)