KAJEN - Jumlah personel pengawas Pemilu 2019 di Kabupaten Pekalongan masih terbatas. Total hanya ada 347 personel pengawas Pemilu, dengan rincian 285 pengawas desa, 57 pengawas kecamatan, dan 5 personel Bawaslu Kabupaten Pekalongan.
Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Pekalongan menggandeng sejumlah elemen masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif. Salah satunya, guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) tingkat SMA sederajat di Kabupaten Pekalongan. "Kita ingin melibatkan semua lapisan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif. Salah satunya bekerjasama dengan guru PKn SMA sederajat," ujar Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Wahyudi Sutrisno, ditemui Radar Pekalongan usai MoU dengan guru PKn di SMAN 1 Kajen, Senin (11/3).
Diharapkan, guru PKn bisa menjadi mitra bagi Bawaslu untuk mensosialisasikan pentingnya pengawasan partisipatif. Kedua, lanjut dia, Bawaslu ingin masuk ke sekolahan-sekolahan melalui program Bawaslu mengajar. "Kita ingin masuk di sekolahan-sekolahan melalui mata pelajaran PKn. Kita akan memberikan pelajaran tentang kepemiluan kepada para pelajar," katanya.
selain bisa mensosialisasikan, lanjut dia, guru PKn yang sebagian besar ASN diharapkan mampu bersikap netral dalam Pemilu 2019. Kegiatan tersebut dihadiri 40 guru PKn se-Kabupaten Pekalongan. "Untuk program Bawaslu Mengajar secepatnya. Saat ini masih banyak kegiatan. Kemungkinan habis ujian sekolah baru kita masuk ke pemilih pemula, dan mereka juga diharapkan bisa aktif menjadi pengawas partisipatif," ujarnya.
Disebutkan, personel pengawas yang dimiliki Bawaslu masih terbatas. Yakni, panwas desa 285 orang, 57 pengawas kecamatan, dan Bawaslu kabupaten ada 5 orang. Sehingga, total ada 347 orang. "Untuk caleg ada 422 orang, dibandingkan dengan caleg saja kekurangan. DPT 725.729 orang. Satu pengawas mengawasi suaranya 1.800 orang, ini tidak seimbang. Kita berharap ketidakseimbangan ini bisa diatasi dengan pengawas partisipatif," tandasnya.
Menurutnya, banyak elemen masyarakat yang akan dilibatkan menjadi pengawas partisipatif, selain guru PKn tersebut. Guru PKn, kata dia, merupakan salah satu unsur masyarakat yang dilibatkan. "Dalam waktu dekat, kita deklarasi kelompok sadar pengawasan tingkat Kabupaten Pekalongan. Di dalam satu dapil, ada 50 kelompok sadar pengawasan. Kelompok ini lebih ke pemuda seperti karang taruna," imbuhnya. (ap5)