Kepala Desa (Kades) yang ada di Kabupaten Batang diminta untuk melakukan validasi ulang terhadap warga yang menerima bantuan sosial untuk warga miskin. Pasalnya, di lapangan saat ini masih dijumpai adanya bantuan yang tidak tepat sasaran.
"Bagi kades yang baru dilantik hari ini ataupun yang sudah menjabat, saya minta untuk mulai melakukan validasi ulang bagi penerima bantuan sosial warga miskin, seperti Program Keluarga Harapan ataupun bantuan lainnya yang ada di wilayahnya," ujar Bupati Batang, Wihani usai melantik 41 Kades hasil Pilkades 2019, di pendopo pemkab setempat, Jumat (27/12/2019).
Menurut Bupati Wihaji, validasi ulang tersebut diperlukan agar jangan sampai ada warga yang sebenarnya sudah mampu dari segi ekonomi, namun mendapatkan bantuan sosial. Disisi lain, ada warga yang berhak, namun malah tidak mendapatkan bantuan sama sekali.
"Koordinasi dengan ketua RT maupun RW guna melakukan verifikasi ulang. Jika ada warga yang mampu namun mendapat bantuan, langsung didata untuk selanjutnya diserahkan ke instansi terkait. Hal itu diperlukan agar ada pembenahan data penerima bantuan, sehingga kedepan bisa benar-benar tepat sasaran," jelas Wihaji.
Terpenting, tegas Wihaji, jika nantinya ada kerabat ataupun orang dekat yang sudah mampu, namun menerima bantuan, maka kades harus bisa tegas untuk memasukannya dalam daftar tidak berubah menerima. "Bantuan sosial itu untuk warga miskin, jadi jangan sampai ada warga yang seharusnya berhak, namun tidak mendapat. Karena itulah, validasi dan ketegasan dari kades sangat diperlukan," tegasnya.
Pada kesempatan itu Wihaji juga menyampaikan, bahwa jabatan kades adalah amanah dari Allah, sehingga harus dijaga dengan baik. Salah satunya dengan melakukan penyimpangan keuangan desa, dan bisa merangkul semua pihak.
"Lupakan Pilkades, kembali bangun persatuan dengan seluruh elemen masyarakat. Kades adalah bapak atau ibu seluruh warga, jadi semua harus dirangkul," tandas Wihaji. (don)