"Selisih harga yang besar sangat dirasakan oleh Karso dan juga nelayan lainnya. Selisih harga dari kebutuhan hariannya sebesar 50 liter untuk melaut semalam, tidak hanya bisa menghemat biaya operasional, tetapi juga bisa diperuntukkan untuk kebutuhan lainnya, seperti nambah uang belanja harian, dan kebutuhan sekolah anak - anak," jelas Karso.
Di tempat yang sama, Marthia Mulia Asri selaku Senior Supervisor Communication & Relation Patra Niaga Jawa Bagian Tengah menjelaskan, kuota kebutuhan BBM subsidi kapal nelayan di SPBB Jasa Mina ini adalah kewenangan Dinas Kelautan Dan Perikanan, dan pihaknya akan melakukan BBM sesuai kuota dari Dinas terkait.
Selain kuota BBM yang tercatat di rekomendasi tersebut, Pertamina juga ada microsite untuk mengantisipasi pembelian yang tidak sesuai kuotanya.
"Dan tiap tahun akan dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan BBM subsidi untuk kapal nelayan di SPBB ini oleh DKP. Kalau permintaan naik, kami akan tambah kuota dalam pengirimannya, artinya kami bisa jamin untuk ketersediaan stok solar subsidi di sini," kata Marthia.
Marthia menambahkan, Pertamina selalu mengikuti arahan pemerintah untuk menyediakan BBM subsidi di berbagai daerah dan bekerjasama dengan Dinas terkait. "Penyediaan BBM subsidi untuk nelayan, kami bekerjasama dengan Dinas Kelautan Dan Perikanan, sedangkan untuk pertanian dengan Dinas Pertanian setempat," tambah Marthia.
Sampai sekarang sudah ada 15 SPBB dan SPBN di wilayah Jawa Tengah, dan akan ada penambahan lagi di beberapa tempat, seperti di Semarang. Keberadaan SPBB dan SPBUN ini diharapkan bisa menjadi bagian dari program solar untuk koperasi (SOLUSI) nelayan yang kini sedang dilakukan. Targetnya hingga tahun 2025 nanti terbangun sebanyak 250 SPBB dan SPBUN di seluruh Indonesia.
SPBB Jasa Mina sendiri dibangun pada tahun 2003, dan diresmikan tanggal 1 Juli 2004 dengan kapasitas bunker pendam 20 ton solar. SPBB ini memiliki 9 pegawai dan melayani pembelian setiap hari, mulai pukul 8 pagi sampai 7 malam. (*)