KOTA - Komisi C DPRD Kota Pekalongan melakukan kunjungan kerja ke BPBD, Rabu (16/10). Kunjungan dilakukan untuk menggali informasi terkait persiapan dan antisipasi yang dilakukan BPBD guna menangani masalah banjir yang hampir selalu terjadi di Kota Pekalongan selama pada musim penghujan. Kehadiran rombongan Komisi C, ditemui langsung oleh Kepala Pelaksana Harian BPBD Kota Pekalongan, Suseno.
Hampir seluruh anggota Komisi C yang turut serta dalam kegiatan tersebut mencecar BPBD terkait persiapan mengantisipasi banjir, utamanya terkait pengerukan sungai. Seperti disampaikan anggota Komisi C, M Fatoni. Dia mempertanyakan instansi maupun dinas yang bertanggung jawab terhadap pengerukan sungai. "Penanggung jawab pengerukan sungai di Kota Pekalongan itu dinas mana," tanyanya.
Fatoni juga menanyakan program BPBD untuk menanggulangi rob dan banjir yang makin meluas. Sebab saat ini, kondisi Kota Pekalongan ketika terjadi hujan dapat dipastikan hampir seluruh wilayah tergenang. "Seperti ketika hujan atau rob itu sudah sampai ke daerah Jalan Agus Salim dan Sugihwaras yang notabene itu jauh dari laut," tambahnya.
Perihal pengerukan sungai, juga ditanyakan anggota lainnya, Saprudin. Dia menilai sedimentasi yang terjadi di sejumlah sungai sudah semakin parah. Sehingga diperlukan normalisasi atau pengerukan sungai. "Bagaimana dengan normalisasi Kali Bremi. Di sana sedimentasi sudah semakin parah," ujarnya.
Sedangkan Faisol Khanan mempertanyakan program terkait pembersihan enceng gondok yang saat ini memenuhi sejumlah sungai. Kemudian dia juga mempertanyakan terkait adanya sejumlah tanggul yang jebol dan program pemberian pompa yang hingga saat ini belum terealisasi.
Sementara Wakil Ketua DPRD yang juga Koordinator Komisi C, Nusron, meminta BPBD untuk memetakan daerah rawan bencana. Selain itu, dalam rangka menanggulangi bencana BPBD juga diharapkan mampu merangkul relawan dan SAR dari masyarakat. "Karena dalam situasi bencana, BPBD selalu kewalahan dan membutuhkan bantuan teman-teman relawan. Sehingga harus ada sinergitas dengan rekan-rekan relawan di lapangan," tuturnya.
Terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut, Kepala Pelaksana Harian BPBD, Suseno menjelaskan bahwa terkait dengan normalisasi dan pengerukan sungai saat ini sudah menjadi kewenangan provinsi. "Ketika kita alokasikan anggaran, khawatir justru ini menjadi kesalahan. Karena perihal normalisasi dan pengerukan sungai merupakan kewenangan Provinsi," jelasnya.
Dia melanjutkan, BPBD Kota Pekalongan dapat bergerak untuk melakukan penanganan dalam kondisi darurat. "Kami dari BPBD selalu bersinergi dengan provinsi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan. Setiap ada laporan dari warga, kami juga selalu berusaha merespon dengan cepat," tambahnya.
Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan, Makmur S Mustofa mengatakan, kunjungan ke BPBD tersebut merupakan bagian dari pengenalan kepada mitra kerja Komisi C. Sekaligus dilakukan sharing terkait permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi. "Kegiatan ini sebagai awal sekaligus perkenalan. Namun juga kita lakukan sharing permasalahan untuk mencari solusinya," kata Mustofa.(nul)