BATANG - Berdasarjan hasil survei Alvara bahwa secara nasional Aparatur Sipil Negara (ASN) yang anti pancasila ada 19,4 persen. Karena itulah, diperlukan tindakan tegas agar tidak membahayakan keamanan negara.
"Pemkab siap menindak lanjuti isu nasional yang bisa mengancam stabilitas keamanan negara itu, maka bagi ASN di Kabupaten Batang yang anti Pancasila silahkan mundur, kalau tidak kita sikat," tegas Bupati Batang, Wihaji, di pendopo kantor bupati, Sabtu (23/11/2019).
Sebagai langkah antisipsi guna menangkal paham yang anti pancasila dan radikalisme, maka Pemkab mengapresiasi Polres Batang yang menggelar penyuluhan dan sosiliasi pencegahan dan tangkal paham radikal dan terorisme.
"Sosialisasi yang mengundang narasumber kompeten sangat penting, karena kalau ada fenomena paham tersebut, maka bisa kita pahami indikasinya. Dengan begitu, langkah cepat untuk mencegah perkembangan bisa dilakukan," jelas Wihaji di hadapan anggota Polisi, TNI dan ormas di Kabupaten Batang.
Bupati mengungkapkan, di jajaran ASN Pemkab Batang untuk sementata ini belum ada yang terindikasi terpapar paham radikal dan anti Pancasila.
"Kalau nanti ada indikasi sesui teori - terori paham rafikal dan anti Pancasila, maka akan menjadi perhatian serius kita," jelas Wihaji.
Kapolres Batang AKBP Edi S Sinulingga yang mengutip statmen Menkopolhukam, menjelaskan bahwa isu radikalisme adalah untuk melindungi semua umat Islam, agar agama mayoritas di Indoensia tidak terpapar faham radikalisme dan terorisme.
"Walaupun paham tersebut hanya menjangkiti segelintir orang, tapi menyebarkan virus yang berbahaya dan menyesatkan," ujar AKBP Edi S Sinulingga yang mengutip statmen Menkopolhukam.
Oleh karenanya, lanjut Kapolres, sosialisasi ini digelar dengan dan mengundang narasumber yang berkompeten, agar nantinya anggota TNI dan Polri yang tugas di lapangan bisa langsung mengetahuinya faham tersebut.
Ketua Bidang Kajian Strategis Pengurus Pusat GP Ansor, Mohammad Nuruzzaman selaku narasumber mengatakan, isu radikalisme jangan menjadi isu umat Islam saja. Selain itu juga bukan hanya isu pemerintah atau kepolisian saja, tapi Bangsa Indonesia.
"Bukan orang Islam saja yang menghadapinya, tapi semua komponen untuk melawan kelompok-kelompok radikal yang jelas mengganggu kehidupan betbangsa," tegas Nuruzzaman.
Nuruzzaman juga berharap ada sinergi antara Pemda, TNI, Polri agar mengetahui dan memahami radikalisme, sehingga ketika menghadapinya di lapangan, maka mengetahu cara menyelesaikanya.
"Masyarakat harus mewaspadai dalam memilih ustdz atau ulama dalam belajar agama, karena lebih utama belajar agama langsung pada orang atau Kiyai yang sudah familier dan umum di Batang, dan jangan dengan media sosial," tandas Nuruzzaman. (red/hmb)