SATU lagi kebijakan seksi yang digulirkan Pemkab Batang, yakni Pandawa Street Food, tumbang di tengah jalan. Nasibnya nyaris sama dengan kebijakan SSA yang telah lebih dulu dibatalkan karena adanya resistensi publik.
"Pertama, kami tentunya mengapresiasi keputusan Bupati Wihaji yang akhirnya memenangkan aspirasi para pedagang yang sebelumnya bergantung hidup dari aktivitas usahanya di Alun-alun Batang dan sekitarnya. Terlebih, sebelumnya DPRD juga telah memberikan rekomendasi agar Pemkab Batang memberpihaki nasib pedagang," ungkap Ketua DPRD Batang, H Maulana Yusuf SIP.
Namun demikian, kasus pembatalan dua kebijakan penting itu disebut Yusuf perlu menjadi bahan pembelajaran bersama, baik eksekutif maupun legislatif. Bagaimanapun, kebijakan yang digadang-gadang bakal menambah cantik penataan kota itu harus berakhir sebelum menunjukkan realisasi yang optimal.
"Artinya, konsep kebijakannya kan belum sempat teruji, tetapi karena derasnya resistensi masyarakat akhirnya dibatalkan. Artinya, ada manajemen kebijakan yang mungkin perlu kita matangkan bersama, dari perencanaan dan kajiannya yang matang, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasinya harus matang semua. Ini pembelajaran untuk penyusunan kebijakan-kebijakan berikutnya, paling tidak berdaya antisipatif terhadap permasalahan, sehingga selalu ada solusi yang disiapkan dalam perjalanan kebijakan tersebut. Ini PR bersama, tidak hanya Pemkab Batang, teman-teman legislatif juga perlu belajar," jelas Yusuf. (sef/fel)