*Ditargetkan Tuntas Tahun 2020
KOTA - Kantor Pertanahan Kota Pekalongan menargetkan, pada tahun 2020 mendatang seluruh bidang tanah di Kota Pekalongan ditargetkan sudah bersertifikat. Saat ini, diperkirakan ada sekitar 1.500 bidang tanah di Kota Pekalongan yang belum bersertifikat.
Demikian disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, Sri Yanti Achmad, usai upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) Tahun 2019 di Kantor Pertanahan setempat, Selasa (24/9).
"Target kita 2020 seluruh bidang tanah di Kota Pekalongan sudah terdaftar semua. Estimasi kita tinggal sekitar 1.000 sampai 1.500 bidang yang belum bersertifikat. Kita targetkan tahun depan semuanya sudah selesai. Yang sudah bersertifikat sekarang sudah sekitar 98 persen. Cuma memang jumlah bidang tanah bisa berubah, meski luas wilayah di Kota Pekalongan tetap," ungkap Yanti.
Mengenai pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019, Yanti menuturkan ada enam kelurahan di Kota Pekalongan yang menjadi lokasi PTSL 2019. Keenam kelurahan ini yakni Sapuro Kebulen, Gamer, Setono, Kalibaros, Banyurip, Kuripan Kertoharjo.
Yanti menyebutkan sebanyak 2.000 bidang tanah yang kemudian ada optimalisasi menjadi 3.000 bidang yang ditargetkan untuk dijangkau PTSL 2019. Sedangkan tanah yang sudah disertifikatkan melalui program PTSL 2019 ini ada 1.403 bidang. "Tanggal 9 September kemarin sudah selesai seratus persen dan siap kita bagikan. Sekarang kita tinggal penataan bidangnya saja," katanya.
Dia menambahkan, tahun depan, program PTSL akan menjangkau untuk seluruh kelurahan di Kota Pekalongan. "Tahun depan kita ada alokasi 1.000 bidang, dan karena memang target sertifikat memang tinggal sedikit, perkiraan kita tinggal 1.500an yang belum bersertifikat, itu kita target selesai semua," tandasnya.
Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mencari informasi di Kantor Pertanahan berkaitan dengan program yang akan digulirkan. Selain itu, masyarakat diimbau untuk mengurus sendiri pengurusan sertifikat bidang tanahnya.
"Dengan mengurus sendiri, mereka bisa tahu dan bisa lebih cepat (pengurusannya). Secara langsung mereka bisa tahu, apa sih sebenarnya biaya-biaya yang mereka keluarkan, karena kadang ada yang tanya, kok dikenakan biaya-biaya. Sebenarnya seluruh pembiayaan dk BPN ditanggung oleh BPN. Tetapi kan ada program pra-sertifikat, sertifikat itu kewajiban pemohon, ya pajaknya itulah yang harus mereka tanggung," jelasnya.
Upacara Hantaru 2019 di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan dihadiri seluruh pegawai setempat, perwakilan OPD Kota Pekalongan, serta perwakilan forkompinda. Sekda Kota Pekalongan Sri Ruminingsih berkesempatan menjadi inspektur Upacara dan membacakan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam upacara ini juga diisi dengan penyerahan penghargaan Lencana Karya Satya bagi sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan. (way)