RADARPEKALONGAN.DISWAY.ID - Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Petty Corruption Terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Tengah Sekaligus Pembukaan Roadshow Bus KPK Tahun 2024 yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang.
Dalam acara tersebut Bupati hadir didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar, dan sejumlah kepala OPD.
Acara turut dihadiri oleh Pimpinan KPK RI Alexander Mawarta, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Para Bupati dan Wali Kota Se-Jawa Tengah, Kementerian PAN RB, Anggota Ombudsman RI, Para Kepala Kanwil Provinsi Jawa Tengah, Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli Provinsi Jawa Tengah, GM PLN, Rektor, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah, Kepala LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah dan Para Kepala Perangkat Daerah yang hadir melalui Zoom Meeting.
Kegiatan diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengusung tema ‘Pencegahan Petty Corruption Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Tengah’.
Pimpinan KPK RI Alexander Mawarta dalam pidatonya menyampaikan bahwa Roadshow BUS KPK merupakan kegiatan yang rutin diselenggarakan selama 10 tahun terakhir sebagai ikon pendidikan dengan tujuan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberantas korupsi.
“Kita ingin mengajak masyarakat menyadari bahaya korupsi. Tentu tidak saja menjadi tugas KPK dalam pemberantasan korupsi ini, oleh karena itu tidak henti-hentinya kami setiap tahun melakukan pencegahan maupun pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Sementara itu, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyampaikan harapannya kepada seluruh ASN untuk bisa bersama mewujudkan kawasan Birokrasi yang bebas dari Korupsi, Gratifikasi, dan Pungli dengan mendukung kampanye yang dilakukan oleh KPK melalui Roadshow Bus ‘Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi’.
“Kepada seluruh ASN dan masyarakat Jawa Tengah saya harap dapat mendukung dan menyemarakkan kegiatan ini dengan mengunjungi Roadshow BUS KPK,” ujarnya.
Nana Sudjana mengungkapkan bahwa dalam upaya mendukung program KPK, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk 30 desa antikorupsi sampai tahun 2023, melaksanakan replikasi di 372 desa, dan menargetkan untuk menerapkannya di 29 Kabupaten/Kota pada tahun 2024.
“Dan saat ini Kota Surakarta sedang menuju kota antikorupsi dengan pembinaan dari KPK. Kita berharap akan semakin banyak kota-kota dan kabupaten menuju kota antikorupsi,” lanjutnya.