*Penataan Sempadan Kali Loji Tahap I
KOTA - Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekalongan, Andriyanto, mengungkapkan bahwa kegiatan Penataan Sempadan Kali Loji Tahap I di Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara pada tahun ini tidak sampai menyebabkan warga harus direlokasi dari lokasi terdampak.
Menurut Andriyanto, paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air, dan Penataan Ruang (Pusdataru) Pronvisi Jawa Tengah tahun ini masih berupa pemasangan 'sheet pile' (dinding vertikal yang berfungsi menahan tanah dan masuknya air ke dalam lubang galian) di radius sepanjang 260 meter.
"Untuk kegiatan tahap pertama ini berupa paket pemasangan sitpel sepanjang 260 meter saja, dari total yang harus ditangani sepanjang 1.500 meter. Jadi, untuk yang sepanjang 260 meter ini tidak sampai menyentuh rumah yang harus direlokasi," jelas Andriyanto, usai musyawarah penyampaian harga tanah dan bangunan yang terdampak di aula Kantor Kelurahan Krapyak, baru-baru ini.
Dia menuturkan, relokasi kemungkinan baru akan menyentuh warga terdampak pada tahap berikutnya, yakni di tahun 2020 mendatang. "Untuk 2020 mungkin ada beberapa yang harus direlokasi, dan sebelumnya sudah kami identifikasi melalui penyusunan dokumen Larap (Land acquisition and resettlement action plan) ada 21 warga terdampak yang membutuhkan tempat untuk relokasi," ungkapnya.
Andriyanto menerangkan bahwa kegiatan penataan sempadan Kali Loji merupakan salah satu bagian dari program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di wilayah Krapyak. Dia menjelaskan bahwa kawasan kumuh khususnya yang berada di Krapyak ini penyebab utamanya adalah genangan air, yang disebabkan oleh rob maupun banjir.
Penanganan Kotaku sendkri sudah dilaksanakan sejak 2017 untuk skala lingkungan. Kemudian untuk skala kawasan mulai 2018 dengan membangun saluran Sumbawan Mahakam, saluran Jlamprang, maupun saluran Jl Truntum.
"Namun infrastruktur permukiman yang terbangun ini tidak akan optimal karena sistem luapan air dari Sungai Loji belum tertangani. Maka butuh kolarobasi dari stakeholder terkait, dalam hal ini untuk penanganan Sungai Loji secara kewenangan adalah dari Dinas Pusdataru Provinsi Jateng. Dan sebenarnya program Kotaku ini adalah prigram kolaborasi. Sudah beberapa stakeholder yang masuk ke Krapyak," bebernya.
"Namun pada inti permasalahan penyebab kumuh di Krapyak ini adalah karena genangan air, jadi penanganan utamanya itu adalah di sistem tanggul dari Sungai Loji itu sendiri," imbuhnya.
Lebih lanjut, Andriyanto menyampaikan bahwa tahun 2019 ini pemasangan tanggul sungai hanya sepanjang 260 meter yang dimulai dari rumah pompa di Jalan Mahakam. "Sekarang droping material sudah datang. Kemudian material sheet pile sudah sampai lokasi sepanjang 100 meter. Nanti kemungkinan di bulan depan sudah akan datang lagi samlai 260. Pemancangan mulai Sabtu ini. SPK sudah mulai Agustus kemarin, dan berakhir pada November mendatang," paparnya. (way)