KAJEN - Bupati Pekalongan Asip Kholbihi meresmikan Kantor Sekretariat Bersama di Jalan Sindoro Nomor 1, Komplek Setda Pemkab Pekalongan, Selasa (4/2). Bupati pun memberi nama kantor itu Graha Abinaya yang maknanya tempat untuk selalu bersemangat mengabdi kepada masyarakat.
Graha Abinaya ini akan menjadi kantor bersama Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), Komisi Penanggulangan Aids (KPA), dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Pekalongan.
"Ini sudah saya kasih nama. Namanya Graha Abinaya. Namanya diganti, kantor bersama seperti Samsat. Graha Abinaya maknanya tempat kita untuk selalu bersemangat mengabdi kepada masyarakat. Ini berasal dari bahasa Sansekerta," ujar Bupati Pekalongan Asip Kholbihi saat meresmikan kantor itu, kemarin pagi.
Bupati berharap, kantor itu bisa dikelola secara baik dan profesional yang ditujukan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Dikatakan, peran PKK sebagai counterparts mitra pemerintah sudah luar biasa. Namun, lanjut dia, dukungan dari OPD masih kurang. Oleh karena itu, ia meminta OPD yang memiliki mitra khusus dengan PKK harus membekap total kegiatan PKK.
"Karena jika dikerjakan sendiri akan kesulitan. OPD tidak punya sumber daya manusia yang memadai. Kalau PKK itu jangkauannya sudah ke akar rumput," ujar dia.
Selain itu, kata Bupati, PKK lebih bisa akseleratif (menukik) dalam mensikapi persoalan-persoalan yang tengah dihadapi, baik itu persoalan kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat secara umum.
"Apalagi problem kesehatan masih banyak yang harus diselesaikan. Seperti tingginya stunting karena proses edukasi belum merata. Ini butuh dukungan PKK," tandas Bupati.
Bupati juga mengharapkan agar kantor yang megah itu tidak hanya untuk gagah-gagahan saja. Apalagi, lanjut Asip, kantor itu lahir dari proses diskusi yang panjang di DPRD.
"Kita masih butuhkan lagi kantor untuk mitra lainnya seperti untuk kantor Dewan Pendidikan, Dewan Kesenian Daerah, dan kantor mitra pemerintah lainnya. Ini akan dibangunkan setelah prioritas utama diselesaikan," kata dia.
Prioritas selanjutnya, lanjut Bupati, adalah membangun mall pelayanan publik, karena itu merupakan amanat undang-undang. Sehingga, kata dia, imigrasi dan pelayanan haji akan diintegrasikan.