WIRADESA, RADARPEKALONGAN.CO.ID - Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan melakukan monitoring pembangunan RSUD Kraton baru di Jalur Pantura Wiradesa, Senin 6 Januari 2025.
Dalam monitoring, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan H. Abdul Munir bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Sumar Rosul didampingi langsung Sekretaris Daerah, M. Yulian Akbar. Nampak pada kesempatan itu, Direktur RSUD Kraton, Heny Rosita, Kepala Dinas Kesehatan, Setyawan Dwiantoro, Kepala Bappeda, Kepala DPKAD, Kepala DPU Taru dan sejumlah pejabat terkait.
Selain melakukan monitor pembangunan RSUD Kraton baru, juga dilakukan pembahasan agar pembangunan tahap selanjutnya segera dilanjutkan.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Abdul Munir kepada awak media menyampaikan kegiatan ini untuk monitor sejauh mana pembangunan dilaksanakan. Menurutnya, setelah dilihat dari pembangunan tahap tahun 2024 sudah 100 persen.
“Tahap satu sudah 100 persen. Nanti akan kita lanjutkan tahap-tahap berikutnya, Adapun rencananya pembangunan sampai tahap
tiga tapi mungkin nanti tahap empat tahap lima. Karena kita harus menjadikan rumah sakit ini rumah sakit yang memenuhi syarat, memenuhi kriteria. Harapannya masyarakat Kabupaten Pekalongan mempunyai rumah sakit yang membanggakan,” kata Munir.
Dikatakan, dari hasil rapat monitoring, DPRD memberikan catatan yang pertama tadi disepakati agar segera dilanjutkan pembangunan yang tahap kedua.
Wakil Ketua DPRD, Sumar Rosul meminta agar pembangunan gedung baru ini dipersiapkan secara matang. Di tahun 2025, pembangunan RSUD Kraton memasuki tahap kedua sehingga mulai dari perencanaan hingga kelanjutan pembangunan harus maksimal. Setelah pembangunan tahap pertama, pastinya ada masa perawatan sehingga supaya dijalankan dengan baik.
‘’Jangan sampai selama masa perawatan pelaksanaanya bersamaan dengan pembangunan tahap kedua,’’ terangnya.
Kemudian dalam pembangunan agar bisa menjadi rumah sakit yang memenuhi syarat, kriteria, dan harapannya masyarakat Pekalongan mempunyai rumah sakit yang membanggakan.
Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar menyatakan bahwa dari hasil monitoring DPRD ada beberapa catatan juga sudah kita catat.
“Segera kita follow up terutama yang pertama terkait dengan percepatan. Jadi lelang ini nanti insya allah karena sesuai tahapan ini ada review DED (Detail Engineering Design) bulan ini,” terangnya.
Terus kata dia, kemudian juga ada probability audit (audit pencegahan korupsi) dari inspektorat. Sedangkan kemungkinan di maret insya allah bisa lelang untuk tahap dua ini.
“Over all kita masih on the track (sesuai jalur) sisi timur sudah tahap satu. Kita rencanakan sisi barat tahap dua. Anggaran sudah kita persiapkan totally Rp 47.3 milyar ini untuk sisi barat. Terus kemudian kita ini megang komitmen dengan Santa Maria yakni sampai 15 Desember 2026. Tahap tiga kita targetkan semua sudah selesai untuk urusan fisik. Sehingga 2027 nanti tinggal persiapan perpindahannya. Istilahnya softwarenya lah ini yang kita targetkan di 2027 sudah fungsional, operasional disini. Baik dari sisi regulasinya kita persiapkan,” lanjutnya.
Jadi sekali lagi tegas dia, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan MoU antara Pemkab dengan kesepakatan Yayasan Santa Maria. Dan ini sudah dibuktikan melalui afirmasi anggaran didukung oleh pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan.