BATANG - Sekitar 3.000 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Batang telah mengajukan diri untuk mendapatkan bantuan stimulus Covid-19. Nantinya UMKM yang lolos akan mendapatkan bantuan Rp 2,4 juta.
"Untuk pendaftaran sudah ditutup sejak kemarin. Dan total sudah ada sekitar 3.000an yang mendaftar. Syarat dan ketentuannya sesuai dengan yang diberikan pemerintah pusat dan harapannya nantinya banyak UMKM kita yang bisa lolos dan mendapatkan bantuan," jelas Kepala Disperindagkop dan UKM Batang, Subiyanto, Selasa (18/8/2020).
Dia menjelaskan, untuk mendapatkan bantuan ini ada beberapa syarat yang harus dilengkapi, seperti pelaku UMKM sedang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan. Pelaku usaha merupakan WNI yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Selain itu, mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul lampirannya. Pelaku UMKM juga bukan ASN atau PNS, bukan anggota TNI/Polri, serta bukan pegawai BUMN/BUMD. Serta memiliki rekening tabungan dengan saldo di bawah Rp 2 Juta.
"Dari pusat kuotanya sekitar 12 Juta UMKM. Nantinya berkas yang diajukan akan divalidasi terlebih dulu. Semoga di Batang ini yang mengajukan bisa di-acc semua oleh pusat. Dana ini diberikan untuk membantu meringankan para pelaku UMKM di tengah pandemi Covid-19, sehingga bisa mengakses pembiayaan untuk modal kerja mereka, dan mereka bisa beraktivitas kembali," imbuhnya.
Diketahui, banyak pelaku usaha kecil dan menangah yang lesu karena terdampak pandemi. Untuk itu, Disperindagkop dan UKM terus mendorong UMKM di Kabupaten Batang tetap berkreatifitas dan inovasi di tengah pandemi.
"Memang pelaku UMKM terkena dampak tidak langsung dari pandemi ini, karena daya beli masyarakat menurun. Untuk bertahan, solusi yang tepat ya harus ada kreatifitas dan inovasi dengan memperbaiki kualitas produk," tuturnya.
Menurut Subiyanto, Disperindagkop dan UKM senantiasa membantu melayani proses perijinan usaha UMKM di Batang. "Kami mempermudah dan membantu melayani mereka dari izin usaha, ijin IPRT, atau BPOM karena harus adanya proses pelatihan, sertifikasi, dan sertifikat halal yang kadang-kadang mereka butuhkan. Termasuk, kami juga terus mengupgrade UMKM untuk go digital," ujarnya. (nov)