KAJEN, RADARPEKALONGAN.CO.ID - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf melakukan kunjungan kerja dalam acara Dialog Pilar-Pilar Sosial dengan peserta dari Kabupaten/Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Kendal di UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, Rabu, 12 Februari 2025.
Dalam acara itu, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq wadul Mensos Saifullah Yusuf terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pekalongan.
Fadia menyebutkan, masih banyak penerima bantuan PKH yang kurang sesuai, dan proses penghapusan data penerima yang tidak sesuai serta pengajuan data penerima baru membutuhkan waktu yang lama.
"Masukan dari saya untuk di Kabupaten Pekalongan bahwa untuk penerima bantuan PKH ini banyak yang kurang sesuai dan ketika kita ajukan untuk dihilangkan namanya itu lama," kata Bupati.
"Dan ketika untuk orang yang sangat membutuhkan, kita masukan namanya itu sangat lama prosesnya di Kementerian, sehingga masyarakat kurang paham lalu bupatinya yang kena hujat terus," lanjut Fadia.
Bupati Fadia memberikan masukan agar warga yang tidak layak menerima bansos untuk dihentikan sebagai penerima, dan warga yang lebih membutuhkan bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah.
"Sehingga bantuan tepat sasaran," ujar Fadia.
Mensos Saifullah Yusuf, usai kegiatan mengatakan, bukan program PKH-nya yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, data-datanya saat ini sedang diperbaiki.
"Itulah yang juga menjadi atensi Presiden. Jadi data yang tidak akurat, data yang tidak tepat sasaran, segala macam, ini kan sedang diperbaiki, dikonsolidasikan," ujar dia.
Sehingga, lanjut Mensos, nanti hanya akan ada satu data. "Ibu bupati/walikota juga semua menggunakan data yang sama. Tidak boleh lagi setiap instansi mengeluarkan data masing-masing. Ini adalah perintah Presiden. Dengan begitu nanti akan lebih efektif kerjanya," tandasnya.
Mensos mengatakan, kehadirannya di Kabupaten Pekalongan untuk menemui pilar-pilar sosial bersama dengan kepala daerah.
"Kita koordinasi, kita rapikan kerja kita ke depan, mengikuti arahan Presiden. Maka saya, Pak Wamen, jajaran Dirjen juga, bersama Ibu Bupati, saya ingin kemudian saling mengenal programnya. Ibu Bupati akan dilantik, kemudian kami sudah punya perencanaan, ini harus diintegrasikan," kata Mensos.
Ia menginginkan pemerintah daerah mengetahui program di kementeriannya.
"Ini di sini ada Kadinsos provinsi semua nanti bisa sinergi. Tadi yang saya sebut terpadu, terarah, dan juga berkelanjutan. Selama ini terus terang aja masih ada ego sektoral. Nah dengan adanya Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, ini menunjukkan komitmen Presiden, agar kita memperkuat pemberdayaan," ujarnya.