PURBALINGGA – Untuk melihat upaya pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan pengentasan kemiskinan masyarakat, Komisi D DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja ke Purbalingga, Senin 17 Februari 2025.
Turut hadir juga dalam diskusi tersebut para perwakilan dari beberapa OPD di antaranya Dispermasdes, Disperkim, Dinas PU, Diskominfo, Disperindag, Dinsos, Biro Perekonomian, dan Biro Akbang, adapun dari Provinsi Jateng hadir Disperkim dan ESDM.
Dalam diskusi tersebut, Ketua Komisi D Nur Sa'adah menanyakan penanganan dan masalah yang dihadapi dalam penanganan kemiskinan di Purbalingga.
“Bagaimana penanganan kemiskinan di Purbalingga dan kendala apa yang dihadapi dalam penanganan kemiskinan,” tanya Nur Sa'adah.
BACA JUGA:Meskipun Ada Pengurangan Anggaran, Penanganan Kemiskinan di Banyumas Jalan Terus
BACA JUGA:Imam Teguh Ingin Pembangunan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Asisten Pemerintahan Kesra Purbalingga Suroto, melaporkan sejumlah terobosan dalam penanganan kemiskinan yang saat ini terus diupayakan sebagai jawaban pertanyaan tersebut.
"Berdasarkan data kemiskinan berdasarkan hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) pada Maret 2024 ada penurunan menjadi 14,18 persen dan tahun 2023 yang tercatat 14,22 persen. Penurunan 0,81 persen itu tercatat sebagai penurunan tertinggi se-Jateng, sejalan dengan penurunan kemiskinan di kabupaten/kota di Jateng. Sejumlah terroboson itu, yakni penyaluran bantuan RTLH (Rumah Tinggal Layak Huni). Selain itu menyediakan fasilitas pendidikan guna mendapatkan Pendidikan. Purbalingga juga membuka diri pada investasi. Nilai investasi pada tahun 2024 kurang lebih Rp 1,5 triliun,” kata Suroto.
Suroto juga menyebutkan, pemerintah juga fokus pada pengurangan pengangguran terbuka, pemberdayaan masyarakat desa, menyediakan kebutuhan pokok yang berupa jaminan pangan untuk warga miskin, tua dan terlantar, beasiswa pendidikan pendidikan miskin, menyediakan akses kesehatan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan termasuk UMKM.
“Dengan Jumlah penduduk di kabupaten Purbalingga 1.053.565 jiwa, Penurunan kemiskinan dari tahun 2023 dari 14,99% atau 143.410 jiwa di 2024 tercatat 14,18% atau 136.720 jiwa artinya turun 0.81% yaitu 6.690 jiwa,” ucapnya.
Sementara anggota Komisi D lainnya, Masfui Masduki menyarankan agar Pemkab Purbalingga bersinergi dengan anggota DPR/DPRD dari dapil Purbalingga untuk mendukung upaya tersebut. “Dalam mengatasi kemiskinan, saran saya Anggota dewan semua fraksi yang dapil sini diminta untuk dana DAK agar bisa mengalir ke Purbalingga,” ujarnya
Sedangkan Sugiarto, anggota komisi D lainnya menanyakan langkah apa yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian di Purbalingga. “Langkah apa yang bisa diambil untuk meningkatkan produktifitas dan ekonomi di Purbalingga?,” tanyanya.
Suroto menjelaskan, saat ini Pemkab Purbalingga fokus dalam mengangkat potensi yang dapat mendorong perekonomian di kabupaten Purbalingga
“Potensi keunggulan Purbalingga adalah pertanian, UMKM yang berbasis kuliner, dan juga kami mempunyai industri kenalpot, dan potensi lain yang ingin kami kembangkan lagi adalah tempat wisata seperti owabong,” jawab Suroto.