**Satu Diantaranya Belum Memenuhi Syarat
KAJEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melelang tujuh kursi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau Kepala OPD. Dari tujuh 7 OPD tersebut, ada 32 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut dalam seleksi menduduki posisi tersebut.
Ketujuh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diperebutkan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
Direktur RSUD Kraton. Kemudian Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Kepala Dinas Perhubungan.
Lelang tersebut dibenarkan Sekretaris Daerah Pemkab Pekalongan, Yulian Akbar ketika ditemui di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Selasa (29/11/2022). Kata dia, ada tujuh JPT yang kosong. Dari total pendaftar ada 32 itu dilaksanakan 6 JPT yang memenuhi persyaratan.
"Ada satu JPT yang belum memenuhi persyaratan adalah JPT Kepala Satpol Damkar. Proses saat ini sudah selesai semua tahapanya mulai dari seleksi administrasi kemudian asesmen, uji kompetensi, uji gagasan makalah sudah diselesaikan dan ini kami dari Tim Pansel sudah menyampaikan kepada bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), " terangnya.
Diungkapkan, saat ini sudah muncul nama nama tiga besar yang saat ini dalam proses konsultasi. Untuk Pansel melibatkan Perguruan Tinggi dari UNDIP, UMS sekaligus profesional dari IDI.
"Jadi kita sudah membuat tiga besar sekaligus posisi sekarang kita sedang proses mengkonsultasikan hasil dari Pansel dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), " jelas Sekda saat didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pekalongan Wiryo Santoso.
Dijelaskan Sekda, untuk bisa mendapatkan orang orang menduduki JPT sesuai dengan klasifikasi yang dibutuhkan Pemkab sebelumnya sudah membentuk Tim Pansel. Diharapkan, akhir tahun anggaran sekaligus persiapan tahun 2023.
"Kita harus langsung berjalan dengan cepat sesuai dengan rencana kegiatan yang ada di tahun 2023. Kita berharap ini adalah proses hasil seleksi yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan tetap menjaga integritas karena masyarakat juga berhak menilai. Jadi kita targetkan Desember 2022 ini bisa dilakukan pelantikan karena bagaimanapun kita menunggu dari KASN, " imbuhnya. (Yon)