iklan banner Honda atas

Dewan Sebut ART Asal Batang yang Loncat dari Lantai 4 di Jakarta Jadi Alarm Perlindungan Anak Usia Sekolah

Dewan Sebut ART Asal Batang yang Loncat dari Lantai 4 di Jakarta Jadi Alarm Perlindungan Anak Usia Sekolah

Ketua DPRD Kabupaten Batang, Suudi.-Istimewa -

BATANG - Kasus meninggalnya Diva Maelisa yang meninggal setelah lantai 4 apartemen majikannya menyulut perhatian serius DPRD Kabupaten Batang. Sorotan utama tertuju pada lemahnya perlindungan terhadap anak usia sekolah yang terpaksa putus pendidikan dan masuk ke dunia kerja.

Ketua DPRD Kabupaten Batang, Suudi, mengungkapkan duka mendalam atas insiden tersebut. Ia menilai peristiwa ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi seluruh elemen masyarakat.

"Atas nama lembaga, saya sangat berduka. Ada anak seusia sekolah yang justru harus bekerja, lalu mengalami musibah," ujar Suudi di Batang, Selasa (28/4/2026).

Menurut politisi tersebut, fenomena anak usia sekolah yang terlibat dalam pekerjaan merupakan persoalan genting yang tidak boleh diremehkan. Ia menegaskan bahwa anak-anak seharusnya menghabiskan waktu di bangku pendidikan, bukan di lingkungan kerja.

BACA JUGA:Serahkan Posisi Kursi Ketua Pada Kader Muda, Fauzi Fallas: Semoga PKB Batang Bisa Hatrick Menang Pileg

BACA JUGA:Tegas, Rizal Bawazier Desak Pihak Berwajib Usut Tuntas Kematian ART Asal Batang di Jakarta

"Saya berpegang pada prinsip, apa pun keadaannya, anak usia sekolah wajib bersekolah. Tidak boleh ada alasan yang membenarkan mereka bekerja," tegasnya.

Suudi juga menyoroti faktor ekonomi kerap dijadikan dalih. Baginya, kondisi kesulitan finansial justru menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemangku kepentingan untuk turun tangan memberikan bantuan.

"Jika masalah ekonomi yang terjadi, maka pihak terkait wajib paham dan segera bertindak," katanya.

IAnggota Dewan dari Fraksi PKB ini menekankan peran strategis pemerintah desa sebagai ujung tombak pengawasan warga. Pemerintah desa dinilai wajib menguasai data sosial, termasuk identifikasi anak-anak yang tidak bersekolah serta aktivitas mereka.

"Pemerintah desa harus mengetahui betul warganya yang putus sekolah, di mana posisi anak usia sekolah itu, bila bekerja maka harus diketahui pula jenis pekerjaannya," jelas Suudi.

Pengawasan itu penting untuk mencegah risiko terhadap anak sebelum peristiwa tragis terjadi. Ia mengingatkan agar aparatur desa tidak hanya sadar setelah kejadian.

"Jangan sampai pemerintah desa baru mengetahui ketika kondisi seperti ini sudah terjadi," ujarnya.

Lebih lanjut, Suudi meminta sejumlah organisasi perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan lintas sektor. Dinas Pendidikan diminta aktif memetakan dan memonitor anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: