DPRD Batang Soroti Tiga Sektor Utama dalam LKPJ Bupati 2025, Infrastruktur hingga BPJS Kesehatan

BATANG - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten BATANG terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi kritis. Dewan menyoroti layanan kesehatan, infrastruktur, hingga pengelolaan anggaran yang dinilai masih memiliki celah perbaikan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang resmi menyerahkan catatan strategis terhadap LKPJ Bupati 2025. Rekomendasi tersebut mencakup percepatan penanganan kemiskinan, penguatan ekonomi daerah, serta pembenahan layanan dasar seperti kesehatan dan infrastruktur.

Wakil Bupati Batang, Suyono, memastikan seluruh masukan dewan tidak akan berhenti sebagai dokumen formal. Pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti hasil pembahasan yang dinilai menyangkut kesejahteraan masyarakat.

"Ini baru selesai kita rapat paripurna LKPJ tahun 2025. Pembahasan berjalan lancar dan beberapa rekomendasi dari pansus akan segera kami tindaklanjuti karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat," ujar Suyono di hadapan awak media, Selasa (28/4/2026).

Salah satu temuan menonjol adalah kendala aktivasi layanan BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu. DPRD meminta pemerintah daerah menyediakan solusi cepat selama masa tunggu aktivasi yang dapat mencapai 14 hari.

"DPRD mempertanyakan mekanisme BPJS khususnya agar masyarakat Kabupaten Batang tetap mudah mengakses layanan kesehatan sebelum BPJS aktif. Pemerintah daerah diminta membantu percepatan proses tersebut," ungkap Suyono.

Dalam keputusan dewan bernomor 100.3.3/08 Tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) didesak segera mengeksekusi program yang telah memiliki Detail Engineering Design (DED). Langkah ini penting agar dokumen perencanaan tidak sia-sia tanpa realisasi.

Sektor kesehatan juga menjadi perhatian dengan rekomendasi penguatan koordinasi lintas instansi. DPRD mengusulkan keterlibatan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk membantu warga miskin selama periode tunggu aktivasi BPJS.

Dari sisi fiskal, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) diminta mengoptimalkan realisasi anggaran. Penumpukan dana yang tidak produktif harus dihindari agar belanja daerah tepat sasaran.

Di bidang pariwisata, revitalisasi Pantai Sigandu menjadi prioritas. DPRD mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola serta pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara independen.

Perlindungan tenaga kerja lokal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang juga tak luput dari sorotan. Dewan mengingatkan agar persoalan ketenagakerjaan yang pernah terjadi di kawasan industri lain tidak berulang.

Lebih luas lagi, rekomendasi DPRD menyentuh arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Batang 2025–2045. Dewan meminta sinkronisasi kebijakan, pemerataan pendidikan berbasis STEAM dan vokasi, percepatan penurunan stunting, serta digitalisasi layanan publik.

Transformasi penanganan kemiskinan menjadi penekanan utama. DPRD menghendaki pergeseran paradigma dari sekadar bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga kantong-kantong kemiskinan dapat ditekan secara bertahap.

Seluruh rekomendasi kini telah diserahkan kepada Bupati Batang untuk ditindaklanjuti sebagai landasan perbaikan kinerja pemerintahan daerah ke depan.

Sumber: