Pemkab Batang Dorong Perusahaan Serap Tenaga Kerja Difabel, Siapkan Transportasi Murah hingga Rumah Subsidi

BATANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) BATANG memanfaatkan momentum peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day) yang digelar di halaman Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat, Senin (4/5/2026), untuk menegaskan dua komitmen utama: mendorong inklusivitas kerja bagi difabel dan meningkatkan kesejahteraan buruh melalui akses transportasi serta perumahan.

Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, secara tegas meminta seluruh perusahaan di wilayahnya membuka lowongan bagi penyandang disabilitas. Meski regulasi pusat mewajibkan kuota minimal 2 persen, Faiz mengajukan target awal yang lebih realistis.

"Kami minta setidaknya 1 persen dari setiap perusahaan bisa menyerap tenaga kerja difabel. Tapi kalau bisa sesuai aturan, itu lebih baik," ujarnya di hadapan para pekerja.

Untuk mendukung target tersebut, Disnaker Batang disiapkan memfasilitasi peningkatan kompetensi para calon pekerja disabilitas.

"Jika ada kebutuhan pelatihan, komunikasikan dengan kami. Kami akan siapkan program khusus melalui Daker (Data Karir)," tambah Faiz.

BACA JUGA:Ribuan Anak di Batang Putus Sekolah, Bupati Siapkan Program Paket C dan Lomba Antar Desa

BACA JUGA:Lomba Masak Ikan Warnai Festival Gemarikan di Batang, Wabup: Kandungan Gizinya Tinggi

Tiga Program Strategis Kesejahteraan Buruh

Selain isu disabilitas, Pemkab Batang menggodok tiga skema besar yang dinilai paling berdampak langsung pada kesejahteraan buruh, yakni transportasi publik massal, layanan kereta api bersubsidi, dan hunian murah.

1. Percepatan Bus Trans Jateng

      Rute Weleri–Pekalongan ditargetkan beroperasi paling lambat 2028, dengan harapan lebih cepat terealisasi pada 2027. Layanan ini dinilai strategis untuk memudahkan mobilitas pekerja menuju kawasan industri seperti KITB dan Batang Industrial Park (BIP).

2. Layanan Kereta Api Subsidi

      Pemkab tengah menegosiasikan skema PSO (Public Service Obligation) untuk rute Batang–Stasiun Pelabuhan. Tarif yang dibidik hanya sekitar Rp5.000 per sekali jalan. "Ini untuk menekan biaya transportasi sekaligus meningkatkan keselamatan pekerja," jelas Faiz.

3. Penyediaan Perumahan Subsidi bagi Pekerja Industri

      Melalui skema rumah subsidi, pemerintah daerah berupaya menyediakan hunian layak dengan cicilan terjangkau bagi buruh. "Kami ingin pekerja mendapatkan transportasi yang aman dan murah serta akses rumah yang layak," tegas bupati.

Peran Program Daker untuk Disabilitas

Sumber: