Bupati Batang Luncurkan Program Relawan Pemantau Proyek, Libatkan Masyarakat Awasi Pembangunan Infrastruktur

BATANG – Pemerintah Kabupaten BATANG menggagas program Relawan Pemantau Proyek (RPP) sebagai langkah memperkuat transparansi dan akuntabilitas pembangunan infrastruktur daerah.

Melalui inisiatif ini, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam mengawasi pelaksanaan proyek-proyek pemerintah agar hasil pembangunan lebih berkualitas dan sesuai perencanaan.

Gagasan tersebut disampaikan Bupati Batang M Faiz Kurniawan usai Rapat Paripurna di DPRD Batang, Rabu (5/8/2026). Menurut Bupati, Pemerintah Kabupaten Batang mengalokasikan anggaran sekitar Rp125 miliar hingga Rp150 miliar setiap tahun untuk pembangunan infrastruktur, mencakup jalan, jembatan, irigasi, hingga fasilitas pengelolaan sampah.

Besaran anggaran yang cukup besar tersebut, kata dia, perlu diimbangi dengan pengawasan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

BACA JUGA:Rapat Paripurna DPRD Batang Bahas Tiga Agenda Strategis Keuangan Daerah

BACA JUGA:Puluhan Kios Pedagang di Jalan Pattimura Batang Dibongkar Rata oleh Tim Gabungan

"Melalui Relawan Pemantau Proyek, kami ingin masyarakat ikut berpartisipasi mengawal pembangunan sehingga hasilnya benar-benar sesuai harapan bersama," ujar Faiz Kurniawan.

Program ini lahir sebagai respons atas berbagai masukan dan kritik masyarakat terkait kualitas sejumlah proyek fisik yang telah dibangun. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Bupati Faiz menegaskan, para relawan tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga memperoleh akses informasi mengenai pelaksanaan proyek, mulai dari nilai pekerjaan, spesifikasi teknis, harga satuan, hingga target waktu penyelesaian.

"Kami ingin seluruh proses pembangunan lebih transparan. Relawan akan mengetahui spesifikasi proyek, estimasi waktu pelaksanaan hingga informasi lainnya sehingga dapat membantu mengawasi pekerjaan di lapangan dan mencegah praktik yang tidak sesuai ketentuan," terangnya.

Dalam implementasinya, setiap proyek akan diawasi oleh lima orang relawan yang berasal dari wilayah sekitar lokasi pembangunan.

Dengan demikian, masyarakat setempat dapat turut memastikan proyek berjalan sesuai rencana sekaligus memberikan masukan apabila ditemukan kendala di lapangan.

"Kalau proyek berada di Kecamatan Gringsing, maka relawannya juga berasal dari masyarakat Gringsing. Kami ingin pengawasan dilakukan oleh warga yang memahami kondisi daerahnya," imbuh Bupati Faiz.

Menariknya, biaya operasional para relawan tidak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dukungan operasional tersebut akan bersumber dari gaji pribadi Bupati sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sumber: