Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi Telah Bangun 281.312 Rumah Warga Miskin
Sejak 2025 hingga awal triwulan I tahun 2026 Pemprof Jateng telah membangun 281.312 rumah warga miskin di wilayahnya. -Istimewa -
SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan akselerasi signifikan dalam penanganan backlog perumahan. Sejak 2025 hingga awal triwulan I tahun 2026 telah membangun 281.312 rumah warga miskin di wilayahnya.
Pada 2025, realisasi pembangunan rumah mencapai 274.514 unit yang bersumber dari berbagai skema pendanaan. Pembangunan rumah itu menggunakan anggaran APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah APBD kabupaten/kota, CSR perusahaan, dan Baznas, serta sumber lainnya.
Memasuki triwulan I 2026, pembangunan kembali bertambah 6.798 unit, sehingga total capaian mencapai 281.312 unit.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, mengatakan, capaian tersebut menjadi bagian penting dalam menekan angka backlog perumahan di Jawa Tengah.
BACA JUGA:Presensi Fiktif, Sekda Jateng Ancam Sanksi Tegas 3.000 ASN Brebes
BACA JUGA:Produktivitas Tinggi, Gubernur Ahmad Luthfi Minta Investor Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal
“Pada akhir 2025, backlog perumahan tercatat sekitar 1,33 juta unit. Berkat upaya kolaboratif, sepanjang 2025 berhasil ditekan sekitar 274 ribu unit, sehingga awal 2026 turun menjadi sekitar 1,05 juta unit,” ujarnya, Rabu, 6 Mei 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan penurunan backlog tersebut dapat dituntaskan dalam empat tahun ke depan melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan pemangku kepentingan seperti CSR, Baznas, pelaku usaha, dan masyarakat.
Penanganan backlog sendiri mencakup dua aspek, yakni kepemilikan rumah bagi masyarakat yang belum memiliki hunian serta peningkatan kelayakan rumah melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Program ini tidak hanya membangun rumah baru, tetapi juga memperbaiki rumah yang tidak layak agar memenuhi standar hunian yang aman dan sehat,” jelas Boedy.
Penentuan penerima bantuan dilakukan berdasarkan data terpadu seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang kemudian diverifikasi melalui pengecekan lapangan, termasuk status lahan dan kondisi fisik bangunan.
Program ini juga menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap target nasional pembangunan 3 juta rumah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan, program RTLH adalah wujud nyata kehadiran pemerintah untuk memastikan masyarakat hidup di hunian yang layak, aman, dan sehat.
“Kami akan terus memperkuat kolaborasi agar semakin banyak warga terbantu dan backlog perumahan di Jawa Tengah bisa ditekan secara bertahap,” ungkap Ahmad Luthfi.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
