Seleksi PPPK Kabupaten Pemalang Seharusnya Prioritaskan Pegawai Honorer

Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Pemalang diminta untuk memperjuangkan penambahan formasi ke pemerintah pusat.

Mereka juga dinilai perlu untuk mencari solusi alternatif bagi honorer yang tidak lolos seleksi. Dengan begitu, tidak ada pengabdian yang diabaikan.

Pada kesempatan lain, Adi juga menyoroti pentingnya pelatihan dan pendampingan bagi pegawai honorer. Ia menyebutkan, banyak honorer yang memiliki potensi besar tetapi belum mendapat kesempatan untuk berkembang.

Pelatihan ini, katanya, dapat membantu mereka lebih siap menghadapi seleksi di masa depan. 

Bagi Adi, prioritas terhadap honorer bukan hanya soal angka atau statistik. Ia menilai, langkah ini juga sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi mereka. “Pengabdian itu tidak bisa diukur hanya dengan angka,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia berharap prinsip keadilan dapat menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk menjaga semangat dan motivasi para pegawai honorer.

Adi juga mengingatkan bahwa persoalan honorer adalah isu nasional yang perlu mendapat perhatian serius. Banyak daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa. Oleh karena itu, ia berharap Kabupaten Pemalang bisa menjadi contoh dalam memberikan perhatian kepada honorer.

“Kita bisa menjadi pionir dalam kebijakan yang lebih adil,” ujarnya. Ia percaya, langkah ini akan membawa dampak positif bagi dunia pendidikan.

Apa yang disampaikan oleh Adi Wirarso tampaknya perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pemalang. BKD diimbau untuk membuka dialog dengan para pegawai honorer.

Dengan komunikasi yang baik, setiap pihak bisa saling memahami dan mencari solusi bersama. Mereka menanti kebijakan yang benar-benar berpihak kepada pengabdian dan pengalaman.(jun)

Sumber: