KONI Kabupaten Pekalongan Dengan Cabor Tidak Harmonis, Mosi Tidak Percaya Bergulir

KAJEN, RADARPEKALONGAN.CO.ID - Hubungan pengurus KONI Kabupaten Pekalongan, utamanya ketua KONI, dengan pengurus cabang olahraga (cabor) di Kabupaten Pekalongan tengah tidak harmonis. 

Selain ketidakharmonisan itu, persoalan anggaran dan pembinaan juga menjadi masalah serius pengembangan olahraga di Kota Santri.

Oleh karena itu, pengurus cabor Kabupaten Pekalongan menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Pekalongan. 

Audiensi dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Sumar Rosul di Gedung Bersama, Rabu, 4 Juni 2025.

Hadir dalam audiensi itu, Komisi A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Pekalongan, pengurus KONI dan sejumlah pengurus cabor di Kabupaten Pekalongan. 

Baca juga:Pelantikan Pengurus KONI Kabupaten Pekalongan, Bupati Fadia Arafiq Tekankan Pentingnya Kepatuhan Aturan

Sebagian pengurus cabor tampak hadir dalam audiensi yang kedua kalinya ini. Namun, Ketua KONI Kabupaten Pekalongan Rindiansyah E, kembali tak hadir, lantaran masih menemui investor dari luar negeri di luar daerah.

Kabid Binpres Forki Kabupaten Pekalongan, Budi Suheryanto, usai audiensi mengaku kecewa berat karena dua kali diundang rapat dengan DPRD, ketua umum KONI Kabupaten Pekalongan tidak hadir, yakni pada tanggal 15 Mei dan 4 Juni 2025.

Menurutnya, beberapa cabor ingin ada perubahan. Jika ketua umum tidak sanggup, diharapkan legowo untuk mengundurkan diri. "Biar digantikan oleh yang lainnya yang mau mengurusi olahraga, karena kelihatannya beliau tidak mumpuni, tidak kompeten, karena tidak pernah ngurusi cabor," kata dia. 

"Kita salah pilih ketua KONI, karena pada saat itu hanya langsung pilih satu orang, soalnya masa-masa Pilkada," lanjut dia.

Disinggung persiapan pra kualifikasi porprov 2025, ia mengatakan, cabor siap berangkat, namun tanpa dukungan anggaran akan repot. 

"Harusnya pemerintah menyiapkan dana dan sebagainya. DPRD sudah siap untuk membantu untuk getok anggaran. Kesalahannya itu karena KONI tidak mumpuni sehingga pengajuan anggaran baru di Februari 2025. Harusnya pengajuan terakhir di November 2024 untuk penetapan 2025. Kelihatannya ketua KONI tidak memahami itu," ujar dia.

Dikatakan, paska pelantikan pada Agustus 2024, pengurus cabor kali terakhir bertemu dengan ketua KONI pada bulan September. Paska itu, komunikasi dan koordinasi terputus. 

"Setelah itu ndak ada pertemuan dan komunikasi. Diceluk di grup ya tidak bales, memang tidak harmonis dengan cabor-cabor. Tidak pernah ada komunikasi," tandasnya.

Sumber: