Disway award
iklan banner Honda atas

Ketua DPRD H. Abdul Munir Apresiasi WTP ke-10 Berturut-turut yang Diraih Pemkab Pekalongan

Ketua DPRD H. Abdul Munir Apresiasi WTP ke-10 Berturut-turut yang Diraih Pemkab Pekalongan

--

RADARPEKALONGAN.DISWAY.ID - Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Abdul Munir, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan atas keberhasilannya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024, di Semarang, Kamis 5 Juni 2025.

Raihan ini menunjukkan komitmen kuat Pemkab dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

“Ini merupakan prestasi luar biasa dan layak mendapatkan penghargaan, karena menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengelola keuangan secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik,” ujar H. Abdul Munir.

Prestasi opini WTP ini berhasil diraih oleh Kabupaten Pekalongan sebanyak sepuluh kali secara berturut-turut. Di bawah kepemimpinan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Pemkab bahkan mampu mempertahankan predikat ini selama empat tahun terakhir secara konsisten, menandakan kesinambungan dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Menurut H. Abdul Munir, capaian tersebut mencerminkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pekalongan telah berjalan secara baik, transparan, akuntabel, serta mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Meski demikian, DPRD Kabupaten Pekalongan juga mengingatkan agar rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPK tetap menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran Pemkab dalam jangka waktu 60 hari ke depan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“WTP adalah capaian penting, namun tindak lanjut atas rekomendasi juga tidak kalah penting untuk menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Kami dari DPRD akan terus mengawal dan bekerja sama agar rekomendasi BPK dapat diselesaikan tepat waktu,” tutup H. Abdul Munir.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait