Wakil Bupati Sukirman Sampaikan Jawaban Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Pekalongan

KAJEN.RADARPEKALONGAN.DISWAY.ID - Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, mewakili Bupati Fadia Arafiq, menyampaikan jawaban Pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat 25 Juli 2025 di ruang sidang DPRD.

Dalam forum tersebut, Sukirman memaparkan berbagai penjelasan menyangkut kebijakan strategis pemerintah daerah, khususnya dalam menjawab isu-isu makro ekonomi daerah yang diangkat oleh sejumlah fraksi seperti PKB dan PAN. 

Ia menekankan bahwa Pemkab Pekalongan menargetkan penurunan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan, dengan menitikberatkan pada peningkatan penghasilan masyarakat, efisiensi pengeluaran rumah tangga, dan pemberdayaan di wilayah kantong kemiskinan.

“Upaya ini ditempuh melalui sinergi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, akademisi, organisasi sosial, serta pemerintah desa, guna memperkuat program-program produktif berbasis potensi lokal,” ungkapnya.

Menanggapi sorotan Fraksi PDI Perjuangan dan PPP mengenai potensi peningkatan pendapatan daerah, Sukirman menjelaskan bahwa kenaikan tersebut bersumber dari proyeksi penerimaan pajak daerah yang meningkat, termasuk kontribusi retribusi layanan dari RSUD Kraton dan RSUD Kajen, serta transfer dana dari pemerintah provinsi melalui bagi hasil pajak.

Sukirman juga menggarisbawahi bahwa dalam menyusun perubahan APBD 2025, Pemkab tetap mengedepankan skala prioritas sesuai RPJMD dan RKPD, sebagaimana yang menjadi perhatian Fraksi Golkar. 

Efisiensi belanja, kata dia, menjadi fokus utama pemerintah dalam situasi fiskal yang terbatas, termasuk mengurangi belanja kegiatan yang bersifat seremonial tanpa dampak signifikan terhadap pelayanan publik.

Lebih jauh, terkait upaya peningkatan PAD seperti yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan, Sukirman menyebutkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi terus digenjot. 

Pemkab telah memasang alat perekam transaksi (tapping box), menggalakkan transaksi non-tunai, serta memperluas sosialisasi dan edukasi kepatuhan pajak. Ia juga menyampaikan bahwa pemetaan objek pajak terus diperbarui agar potensi PAD dapat digali secara optimal.

Sementara menjawab pandangan Fraksi Gerindra, Wakil Bupati menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan Pekalongan telah diselaraskan dengan delapan agenda strategis nasional dalam RPJMD 2025–2029, termasuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

Terakhir, Sukirman mengapresiasi pandangan dari Fraksi PPP yang mendorong agar perubahan APBD benar-benar dimanfaatkan sebagai alat untuk menyentuh kebutuhan riil masyarakat. 

Ia menegaskan bahwa Pemkab Pekalongan akan terus menyusun program berdasarkan kebutuhan lapangan dan aspirasi publik, dengan pendekatan partisipatif dan berdasarkan skala prioritas yang tepat.

“Meski fiskal kita terbatas, kita tetap berkomitmen menjaga mutu pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Sumber: