Sekda Yulian Akbar: Rakor TKPK Jadi Momen Strategis Satukan Langkah OPD Tangani Kemiskinan

--

RADARPEKALONGAN.CO.ID - Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Pekalongan, yang digelar di Ruang Rapat Bapperida.

Dalam arahannya, Sekda menilai forum rakor seperti ini sangat tepat untuk menyatukan visi serta menyinergikan program lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan para pemangku kepentingan. 

Ia menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan hanya tugas satu instansi, melainkan tanggung jawab kolektif yang memerlukan langkah bersama.

“Rapat koordinasi ini bukan sekadar forum diskusi, tapi harus jadi titik awal dari kerja konkret yang terukur. Semua pihak harus kompak, selaras dalam arah kebijakan dan intervensi program,” ujarnya.

Yulian Akbar juga menyoroti pentingnya pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam perencanaan program. Ia meminta Dinas Sosial untuk segera membangun koordinasi lebih intensif terkait pemanfaatan data ini, agar bisa segera digunakan oleh OPD dan lembaga lain sebagai acuan dalam menyasar program penanggulangan kemiskinan secara tepat sasaran.

Dalam rakor tersebut, hadir pula dua narasumber utama, yakni Ketua BAZNAS Kabupaten Pekalongan, KH. Muhtarom, dan Kepala BPS Kabupaten Pekalongan, Maibu Barwis Sugiharto, SST., M.Si.

KH. Muhtarom memaparkan lima program strategis BAZNAS dalam mendukung penanggulangan kemiskinan. Di antaranya adalah:

- Kajen Taqwa (layanan dakwah dan advokasi),

- Kajen Sehat (edukasi kesehatan dan sanitasi),

- Kajen Cerdas (pemberian beasiswa perguruan tinggi),

- Kajen Peduli (bantuan rumah layak huni), dan

- Kajen Makmur (berbagai program pemberdayaan ekonomi seperti Z-Mart, Z-Chicken, Z-Auto, hingga santripreneur).

Sementara itu, Kepala BPS memaparkan bahwa DTSEN merupakan hasil integrasi tiga basis data penting: Regsosek, DTKS, dan P3KE, yang diperkuat dengan data administratif lainnya. Proses pemutakhiran data dilakukan secara berkala setiap tiga bulan, dengan sistem pengelompokan penerima manfaat berdasarkan desil (1-10) untuk mengukur tingkat kesejahteraan secara akurat.

Sumber: