Mahasiswa Geruduk Pemkab Pekalongan, Isu Jual Beli Jabatan, Jalan Rusak hingga Upah Buruh Disorot

KAJEN, RADARPEKALONGAN.CO.ID – Gelombang aksi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi mahasiswa Pekalongan Raya menggema di Kabupaten Pekalongan, Selasa sore, 5 Mei 2026.  

Massa yang berkumpul di depan pintu utama gerbang Kantor Bupati Pekalongan sejak pukul 15.00 WIB ini mengangkat berbagai persoalan krusial, mulai dari dugaan praktik jual beli jabatan, infrastruktur rusak, korupsi, hingga kesejahteraan buruh dan tenaga pendidik.

Dalam orasinya, salah satu mahasiswa asal Petungkriyono menyinggung keras kondisi jalan rusak yang berdampak langsung pada masyarakat. Ia bahkan melontarkan perumpaan tajam. "Kalau bawa sapi terus ambruk karena jalan rusak, yang nanggung kerugian siapa?" tegasnya.

Mahasiswa ini juga menyoroti dinamika politik lokal yang dinilai berdampak pada pembangunan. Hanya lantaran Kecamatan Petungkriyono perolehan suaranya kalah, maka pembangunan di kawasan pegunungan ini terpinggirkan.

"Jangan sampai pilkada memengaruhi pembangunan di suatu wilayah. Karena kalah 2024, masyarakat dijadikan alat politik lima tahunan," ujarnya.

Baca juga:Guru Terjebak Longsor Kroyakan Usai Mengajar, Perjuangan Menembus Jalur di Tengah Hutan Doro–Petungkriyono

Isu lain yang mengemuka adalah dugaan praktik dinasti politik. "Praktik dinasti harus lenyap dari Kabupaten Pekalongan," seru massa aksi.

Tak hanya itu, mahasiswa juga menyampaikan dua 'penyesalan politik' dalam orasi mereka. "Ada dua penyesalan, coblos nomor dua dan nderek ibu," ucap salah satu orator yang langsung disambut riuh massa.

Mahasiswa dari Kecamatan Kesesi menyoroti nasib tenaga pendidik yang dinilai belum sejahtera. "Padahal tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi guru honorer masih jauh dari kata layak," ujarnya.

Sementara itu, isu buruh juga menjadi perhatian utama dalam aksi massa sore itu. "Buruh di Pekalongan belum bisa menjamin hidupnya. Masih berpikir besok akan makan apa," ungkap orator lainnya.

Mahasiswa juga menyinggung minimnya penyerapan tenaga kerja lokal oleh pabrik besar serta dampak lingkungan yang ditimbulkan.

"Pabrik besar, tapi pekerja lokal tidak terakomodir. Bahkan kemarin menyebabkan banjir," ujar orator mahasiswi berparas cantik.

Dalam aksinya, mahasiswa membawa berbagai spanduk bertuliskan tuntutan seperti “Tuntaskan Perbaikan Drainase”, “May Day Hari Perlawanan”, hingga “BBM Naik, UMK Naik?”.

Adapun poin tuntutan yang disampaikan antara lain adanya jaminan sosial bagi pekerja informal, pembentukan satgas PHK, penyerapan tenaga kerja lokal, dan perbaikan infrastruktur.

Sumber: