Kerugian Bencana di Pekalongan Diperkirakan Capai Rp 473 Miliar

*DPRD Kabupaten Pekalongan Dorong Percepatan Pemulihan Pasca Bencana

KAJEN, RADARPEKALONGAN.CO.ID - Bencana alam yang memporakporandakan beberapa wilayah di Kabupaten Pekalongan pada Senin, 20 Januari 2025, mengakibatkan kerugian diperkirakan mencapai Rp473 miliar.

"Itu masih estimasi, kerugian fisik dan non fisik. Perhitungan detailnya nanti akan dihitung di dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna, red)," ujar Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pekalongan, Agus Pranoto, usai rakor dengan DPRD Kabupaten Pekalongan, Selasa, 4 Maret 2025.

Agus Pranoto mengatakan, pihaknya telah melakukan beberapa langkah pasca bencana. Diantaranya, pendistribusian bantuan logistik, sosialisasi kesiapsiagaan kepada warga di daerah rawan, serta pendataan infrastruktur yang mengalami kerusakan, seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah ibadah. 

Selain itu, kata dia, BPBD juga sedang menghitung dampak kerugian pada sektor perumahan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

Baca juga:Korban Banjir Bandang di Pekalongan Masih Hidup di Tenda, 44 Hari Pasca Banjir Bandang

Untuk membahas langkah-langkah strategis dalam percepatan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Pekalongan, DPRD Kabupaten Pekalongan menggelar rapat kerja dengan tim penanggulangan bencana di Gedung Paripurna DPRD, Selasa, 4 Maret 2025. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir.

Turut hadir dalam rapat tersebut pimpinan komisi DPRD, perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta camat dari wilayah terdampak bencana.

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir menegaskan bahwa pemulihan harus mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk infrastruktur vital. 

“Kita harus segera memulihkan kehidupan masyarakat, membangun kembali yang memungkinkan untuk dibangun, termasuk jembatan, relokasi permukiman, serta menyusun perencanaan pemulihan yang komprehensif,” ujarnya.

Dikatakan, masa tanggap darurat telah selesai, agar segera ada pemulihan infrastruktur terdampak bencana alam, seperti jalan-jalan yang putus, listrik, dan jembatan. Agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan kemampuan yang ada. 

"Dana RR agar segera diurus ke BNPB karena kita tak punya dana yang cukup untuk merehab sebesar Rp 106 miliar," ujar dia.

Disinggung rumah yang roboh akibat banjir bandang, Munir mengatakan, rumah yang roboh itu ada yang menempati tanah-tanah yang bukan miliknya, sehingga akan dilakukan relokasi. Namun untuk relokasi, kata dia, diperlukan kajian. 

"Selama kajian dilakukan, kami menyiapkan rumah susun bagi mereka korban banjir bandang di rusunawa gratis," katanya. 

Camat Petungkriyono, Hadi Surono, menyebut kondisi wilayahnya mulai stabil, tetapi aksesibilitas masih menjadi kendala utama. 

Sumber: