LSM dan Ormas Deklarasi Tolak Politik Uang dan Isu SARA

KOTA - Bawaslu Kota Pekalongan, mengundang ormas dan LSM di Kota Pekalongan dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif, Senin (21/9/2020). Dalam kegiatan yang digelar di Hotel Horison tersebut, selain diberikan berbagai pembekalan mengenai Pilkada, juga dilakukan pembacaan deklarasi menolak politik uang, isu SARA dan kabar hoaks oleh perwakilan ormas dan LSM.

Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Sugiharto menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya dari ormas dan LSM untuk bersama mewujudkan Pilwalkot yang demokratis, berintegritas, sehat dan baik. "Dalam kegiatan ini juga dilakukan deklarasi sebagai bentuk komitmen bersama elemen masyarakat untuk mewujudkan Pilwalkot yang kondusif serta menolak politik uang, isu SARA dan kabar hoaks dalam Pilwalkot tahun 2020," tuturnya.

Agenda tersebut, lanjut Sugiharto, diinisiasi setelah sebelumnya perwakilan dari ormas dan LSM di Kota Pekalongan mendatangi Bawaslu. Kehadiran mereka dalam rangka berdiskusi dan menyampaikan masukan serta aspirasi terkait tahapan kampanye. Dari diskusi itu, kata Sugiharto, disepakati bahwa ormas dan LSM di Kota Pekalongan menolak politik uang.

Dengan komitmen tersebut, Bawaslu dikatakan Sugiharto juga meminta bantuan dari elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi melakukan pengawasan sehingga Pilwalkot bisa berjalan dengan baik tanpa adanya politik uang.

Dalam kegiatan, hadir dua narasumber yakni Kapolres Pekalongan Kota AKBP Egy Andrian Suez dan Kajari Kota Pekalongan, Zainul Arifin. Dalam pemaparan materinya, Kapolres menyebutkan bahwa ada beberapa tahapan dalam Pilwalkot yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi yakni pada tahapan kampanye, tahapan masa tenang dan tahapan pungut hitung.

"Pada tahapan kampanye, ada beberapa hal yang menjadi sorotan dan atensi dari kami. Karena kampanye ini berlangsung selama 72 hari sehingga ada beberapa potensi kerawanan yang harus menjadi perhatian seperti adanya kampanye terselubung, black campaign, gesekan antar jurkam, isu SARA lewat media sosial hingga gesekan antar pendukung," tuturnya.

Kemudian untuk tahapan masa tenang, juga berpotensi terjadi sejumlah kerawanan seperti adanya money politic, APK yang belum dibersihkan, kegiatan kampanye terselubung melalui kegiatan sosial, dan juga black campaign. Sedangkan pada tahapan pungut hitung, ada beberapa potensi kerawanan mulai dari adanya pemilih yang tak masuk DPT, sabotase, adanya pemilih ganda, kekurangan surat suara, salah hitung, dan gesekan antar pendukung.

Untuk itu dalam kegiatan tersebut pihaknya mengajak serta ormas dan LSM untuk turut menjaga kondusifitas Kota Pekalongan selama penyelenggaraan Pilwalkot. Meskipun, kata Kapolres, Kota Pekalongan masih masuk kategori aman karena wilayah yang tak cukup luas dan riwayat konflik sosial yang minim.

"Mari kita jaga wilayah kita agar tetap aman dan kondusif selama Pilwalkot. Kami mengajak ormas dan LSM untuk saling membantu menjaga Kota Pekalongan tetap kondusif," ajaknya.

Sementara Kajari Kota Pekalongan, Zainul Arifin dalam paparanya lebih banyak menyoroti kondisi Pilkada yang harus digelar di tengah pandemi Covid-19. "Kita menggelar Pilkada berdampingan dengan marabahaya yangluar biasa. Sehingga di dalam tema kegiatan ini di mana ingin mewujudkan Pilkada yang sehat sangat relevan. Sehat tidak hanya dalam penyelenggaraan, tapi juga kondisi fisik dan kesehatan masyarakat tetap terjaga selama Pilkada," tuturnya.

Zainul mengaku bersyukur bahwa di Kota Pekalongan masih banyak tokoh masyarakat dan ulama yang memilik tempat di hati masyarakat. Sehingga melalui mereka, bisa turut disosialisasikan bagaimana menjaga kesehatan bersama dan kondusifitas wilayah selama penyelenggaraan Pilkada.

"Di Kota Pekalongan, pemimpin informal lebih berpengaruh dan dituruti masyarakat. Kami bersyukur di sini masih banyak ulama dan habaib yang sangat dihormati sehingga dapat turut membantu menjaga kondusifitas Kota Pekalongan," tandasnya.(nul)

Sumber: