Pengrajin Batik Pekalongan Raya Terancam Punah 10 Tahun Lagi, Mamik Desak Pemerintah Segera Bertindak

RADARPEKALONGAN.CO.ID, PEKALONGAN – Masa depan pengrajin batik tradisional di wilayah Pekalongan Raya dinilai berada di ujung tanduk. Jika tidak segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, keberadaan para pembatik di Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang diperkirakan akan terus menyusut hingga terancam punah dalam kurun waktu 10 tahun mendatang.

Peringatan tersebut disampaikan pemilik Batik Preketek, Abdul Ghofur atau yang akrab disapa Mamik. Menurutnya, para pengrajin batik tulis maupun batik cap kini menghadapi tekanan yang semakin berat akibat berbagai persoalan yang datang secara bersamaan.

Mulai dari derasnya persaingan dengan produk tekstil bermotif batik yang diproduksi secara massal menggunakan mesin, kenaikan harga bahan baku, hingga minimnya regenerasi pembatik menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri batik tradisional.

"Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, saya khawatir sepuluh tahun lagi pengrajin batik tradisional di Pekalongan Raya tinggal cerita. Yang tersisa mungkin hanya nama batiknya, tetapi pembatiknya sudah tidak ada," ujar Mamik, warga Krapyak Kidul, Kota Pekalongan.

Mamik menilai pemerintah daerah di Pekalongan Raya belum menunjukkan keberpihakan yang cukup kuat terhadap para pengrajin batik tradisional. Menurutnya, para pelaku usaha batik selama ini dibiarkan menghadapi persaingan yang tidak seimbang dengan industri tekstil bermotif batik yang diproduksi secara massal.

Ia mengatakan, produk pabrikan mampu dipasarkan dengan harga lebih murah karena diproduksi menggunakan teknologi modern dalam jumlah besar. Sebaliknya, batik tulis dan batik cap membutuhkan proses panjang, keterampilan, serta ketelitian sehingga biaya produksinya jauh lebih tinggi.

"Pengrajin batik tradisional disuruh bersaing dengan pabrik polymikro atau tekstil bermotif batik yang diproduksi massal. Itu jelas tidak seimbang. Produk pabrik bisa dibuat sangat cepat dan murah, sementara batik dikerjakan dengan proses panjang, membutuhkan tenaga, keterampilan, dan waktu," katanya.

Selain tekanan persaingan, lanjut Mamik, kenaikan harga bahan baku juga semakin membebani pelaku usaha batik. Harga kain, malam, pewarna, hingga berbagai material pendukung terus mengalami kenaikan sehingga biaya produksi ikut melonjak.

Di sisi lain, daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih membuat banyak pengrajin kesulitan mempertahankan usahanya. Tidak sedikit yang akhirnya mengurangi kapasitas produksi, bahkan memilih berhenti membatik karena keuntungan yang diperoleh semakin menipis.

Persoalan lain yang tak kalah mengkhawatirkan adalah minimnya regenerasi pembatik. Menurut Mamik, generasi muda kini semakin enggan menekuni profesi sebagai pembatik karena dinilai kurang menjanjikan dibanding pekerjaan di sektor industri maupun jasa.

"Anak-anak muda sekarang lebih memilih bekerja di pabrik atau sektor lain. Hampir tidak ada regenerasi pembatik. Padahal keterampilan membatik itu tidak bisa dipelajari dalam waktu singkat," ungkapnya.

Ironisnya, kondisi tersebut terjadi ketika batik Indonesia telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia. Menurut Mamik, pengakuan internasional itu akan kehilangan makna apabila para pelaku yang menjaga tradisi membatik justru semakin berkurang dari tahun ke tahun.

"UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya dunia, tetapi warisan itu tidak akan hidup kalau pembatiknya hilang. Yang harus diselamatkan bukan hanya motifnya, tetapi manusianya juga," tegasnya.

Karena itu, Mamik mendesak pemerintah daerah di Pekalongan Raya segera mengambil langkah nyata untuk menyelamatkan industri batik tradisional. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui perlindungan terhadap pengrajin, pengendalian harga bahan baku, program regenerasi pembatik, perluasan promosi, hingga kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha batik lokal.

Menurutnya, penyelamatan batik tidak bisa lagi ditunda apabila batik tetap ingin dipertahankan sebagai identitas budaya sekaligus penopang ekonomi masyarakat Pekalongan Raya.

"Kalau pemerintah tidak segera bertindak sekarang, jangan sampai sepuluh tahun lagi kita hanya mengenang bahwa Pekalongan pernah menjadi kota batik. Jangan menunggu para pembatik habis baru semua orang menyesal," pungkasnya. (dur)

 

Sumber: