Banyak Perpusdes Belum Kuasai Administrasi Perpustakaan

*Disperpuska Berikan Bintek Dua Hari

BATANG - Sebagai indikator bertumbuhnya aktivitas literasi, saat ini di Kabupaten Batang sudah beroperasi 48 perpusdes. Namun sebagian besar pengelolanya diakui belum menguasai administrasi perpustakaan dengan memadai. Hal inilah yang mendorong Disperpuska Batang menyelenggaran kegiatan Bimtek Pengelola Perpusdes, 29-30 Maret 2022 kemarin, di Aula SMKN 1 Kandeman.

"Bimtek ini sebagai bekal untuk meningkatkan kompetensi pengelola perpustakaan. Karena tidak semuanya dari mereka memiliki kompetensi terkait admistrasi perpustakaan. Apalagi ada juga Perpusdes yang baru berdiri, dan ada juga pengelola baru yang reorganisasi, sehingga masih butuh pembinaan," ujar Kepala Bidang Perpustakaan Disperpuska Batang, Satriyo Rah Wicaksono didampingi Pustakawan Muda Disperpuska Batang, Wahyu Riswati.

Dalam bimtek ini para peserta diberikan aneka materi yang disampaikan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jateng dan Disperpuska Batang. Materi meliputi administrasi perpustakaan, pelaporan online melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM), Automasi Perpustakaan, pengolahan bahan pustaka, strategi dan promosi perpustakaan, dan layanan perpustakaan. "Setelah bimtek ini, semoga pengelola perpusdes semakin terampil mengelola perpustakaan," tukas Satriyo.

Dia menambahkan, sesuai tupoksi pihaknya hanya memberikan pembinaan kepada pengelola perpusdes. Sementara terkait insentif untuk para pengelolanya, Satriyo berharap besar agar pemerintah desa bisa menganggarkannya.

"Di Disperpuska kami melakukan hal-hal yang bersifat pembinaan seperti kegiatan ini. Harapannya pemdes bisa memberikan apresiasi kepada pengelola Perpusdes dengan adanya insentif. Sehingga para pengelola lebih bersemangat dalam menggalakkan kegiatan literasi di Perpusdes," harapnya.

Sementara Ketua Komisi B DPRD Batang, Suudi yang hadir dalam bimtek ini, pun menyampaikan apresiasinya atas komitmen para pengelola perpusdes yang secara sukarela berupaya menghidupkan tradisi literasi di desanya masing-masing.

"Kami dari DPRD akan lebih berkomitmen serta turut memperhatikan perpustakaan kabupaten dan perpustakaan desa. Dan sesuai regulasi, semestinya pemerintah desa juga bisa mensupport melalui Dana Desa," ujarnya. (nov)

Sumber: