Nasib Sekolah Pinggiran, Kekurangan Tenaga PNS dan Dana BOS Minim

BATANG - Ada kabar miris sekolah-sekolah pinggiran di Kabupaten Pekalongan. Saat ini gelombang pensiun pendidik mengancam ketersediaan guru PNS. Selain itu persebaran mereka juga ternyata masih belum cukup merata. Kondisi ini dirasakan sekolah pinggiran yang jauh dari pusat pemerintahan, seperti SMPN 4 Bawang.

Sejak berdiri di 2014, SMPN 4 Bawang hanya memiliki satu PNS, yakni yang menjabat sebagai kepala sekolah. Dengan perkembangan saat ini, SMPN 4 Bawang berharap adanya tambahan tenaga PNS untuk mengajar atau sebagai tenaga administrasi di sekolah. Pasalnya jika hanya mengandalkan tenaga honorer, maka anggaran BOS akan membengkak, dan upah untuk honor WB masih di bawah standar.

"Sejak sekolah berdiri tahun 2014, kami belum pernah diberi guru dan TU PNS. Untuk yang PNS hanya yg hanya Kepala Sekolah sehingga anggaran BOS hanya untuk honor Wiyata Bhakti itupun belum layak," jelas Kepala SMPN 4 Bawang, Mulud Sugito.

Terlebih, lanjut dia, sekolah pinggiran seperti SMPN Bawang juga dihadapkan pada permasalahan akses lokasi yang jauh dan sulit ditempuh. Karena itu, Mulud berharap ada perekrutan PNS untuk sekolahnya sehingga yang mengabdi di sana dapat honor yang lebih layak. "Mereka berjuang di wilayah yang sulit, sehingga akan lebih baik jika diperhatikan juga kesejahteraannya," ujarnya.

Dijelaskan, dari 12 tenaga pendidik dan kependidikan di sekolahnya, ada beberapa yang belum mendapatkan honor yang layak.Sampai sekarang semua guru dan TU masih wiyata bhakti, dampaknya anggaran BOS habis untuk pembayaran honor. Sekolah pun sulit memenuhi sarana prasarana terutama dalam pemenuhan SOP Tatap Muka.

"Sebagai ilustrasi, BOS tahun 2020 sebesar Rp 46 juta, untuk membayar honor selama setahun Rp 37,2 Juta. Hanya 8 jutaan untuk operasional selama setahun, padahal pihak sekolah harus membiayai operasional mobil untuk antar jemput siswa yang tiap bulan menghabiskan anggaran Rp1,2 Juta," jelasnya.

Tak hanya SMPN 4 Bawang, ternyata permasalahan ini juga dikeluhkan oleh beberapa sekolah satu atap lainnya. Seperti SMPN 4 Blado Satap, SMPN 3 Wonotunggal Satap, SMPN 4 Reban Satap.

"Kami berharap ke depannya ada perhatian dari pemerintah untuk membuka formasi PNS di sekolah kami. Atau mungkin nantinya kalau belum ada formasi PNS, bisa diusulkan untuk formasi P3K," pungkasnya. (nov)

Sumber: