banner honda Juli 2026

Tahun Ini, 852 Unit RTLH Dibedah

Tahun Ini, 852 Unit RTLH Dibedah

*Pemkab Siapkan Empat Pos Anggaran

BATANG - Pemerintah Kabupaten Batang akan melakukan bedah rumah pada 852 unit Rumah Tidak Layak Huni yang tersebar di 15 kecamatan se Kabupaten Batang pada tahun anggaran 2021.

"Ya, ada 852 rumah yang akan kita lakukan perbaikan pada program RTLH 2021 ini, dengan menggunakan empat sumber pendanaan," ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Batang, Eko Widianto melalui Kabid Perumahan dan Pertanahan, Mulyadi, Senin (1/3/2021).

Empat sumber pendanaan itu yakni APBD Batang, Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov) Jateng, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Corporate Social Responsibility (CSR).

"Untuk APBD kita alokasikan sebesar Rp 5,4 miliar, dengan sasaran 432 unit rumah. Di mana setiap rumah mendapat alokasi Rp 12,5 juta," terangnya.

Sementara itu, untuk Banprov, pihaknya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 3,48 miliar, yang diperuntukkan bagi 290 unit rumah. Adapun setiap rumah mendapat alokasi perbaikan Rp 12 juta.

"Kemudian untuk DAK dari pusat, tahun ini kita mendapat anggaran Rp 2,3 miliar, untuk merenovasi 115 unit rumah, yang setiap rumahnya mendapat Rp 20 juta," beber Mulyadi.

Mulyadi menjelaskan, untuk anggaran dari DAK tersebut akan difokuskan pada program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang sudah ditunjuk peruntukkannya bagi 115 rumah di Denasri Kulon dan Karangasem Selatan.

"Untuk CSR kita ada dari PMI, dengan total Rp 10 juta yang diperuntukkan bagi 15 unit rumah. Tahun lalu juga ada dari PLTU untuk 10 unit rumah, namun tahun ini belum ada koordinasi dengan kami," katanya.

Menurutnya, alokasi atau kuota yang didapat pada 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2020 lalu. Sebab, kata dia, ada satu sumber pendanaan yang pada tahun ini tidak didapatkan.

"Tahun lalu kita mendapat alokasi dari pusat yakni bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), dengan alokasi 350 unit rumah. Per rumah mendapat anggaran Rp 17,5 juta. Namun tahun ini tidak ada. Mungkin karena ada refocusing anggaran di pusat," jelasnya.

Dijelaskan Mulyadi, bahwa saat ini pihaknya masih menyelesaikan pendataan atau inputing rumah-rumah yang akan menerima alokasi anggaran RTLH tersebut.

"Kita mendapat data rumah tidak layak huni dari pemerintah desa. Di mana pemerintah desa sebelumnya telah menggelar musrenbangcam dan telah menginput data rumah tidak layak ke sistim informasi perumahan (simperum) yang terpusat se Jawa tengah," katanya.

Disebutkan juga oleh Mulyadi, bahwa berdasarkan data per 2021, jumlah total rumah tidak layak huni yang tersebar di 15 kecamatan se Kabupaten Batang ada sebanyak 47 ribu unit.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: