KITB Bisa Picu Perubahan Besar

*Masyarakat Diajak Cegah Potensi Kebocoran

BANDAR - Komunitas Omah Tani Batang, Serikat Pekerja Nasional (SPN) Batang, serta Kampung Hijrah mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan aktif terhadap isu perubahan sosial dengan hadirnya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Hal ini diwujudkan dengan adanya workshop dan diskusi dengan Indonesian Corruption Watch (ICW) serta Transparency Internasional Indonesia (TII) di Omah Tani Batang, Senin (27/6/2022).

Perwakilan Panitia Workshop, Bram menyebut, hal ini merupakan langkah awal dari beberapa elemen masyarakat untuk mengawal hadirnya KITB. Sehingga nantinya masyarakat bisa beradaptasi dan tak hanya jadi penonton hadirnya KITB di Batang.

"KITB bakal memiliki dampak perubahan sosial yang besar. Sebab Batang yang awalnya sebagai daerah agraris, akan menjadi daerah industri. Oleh karenanya kami ajak berbagai elemen masyarakat, dari buruh yang diwakili SPN, dari santri yang diwakili Kampung Hijrah, serta dari petani yang diwakili Omah Tani untuk lebih peduli pada fenomena perubahan sosial ini," ujarnya.

Dengan ini pihaknya ingin agar elemen masyarakat tidak hanya apatis dan hanya peduli pada persoalan masing-masing. Masyarakat juga bisa lebih memahami bagaimana cara agar bisa meredam potensi potensi korupsi dengan pelatihan yang diberikan oleh ICW dan TII.

"Kedepannya, kami akan mengawal baik itu KITB ataupun Batang pada umumnya, agar jangan sampai terjadi korupsi. Nantinya juga kami akan membentuk wadah independen non politik yang akan menampung jika ada laporan terkait korupsi dan sebagainya," pungkasnya.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko menjelaskan, pihaknya dan ICW rutin menggelar pelatihan dan workshop di beberapa daerah. Termasuk di Batang yang bekerja sama dengan organisasi masyarakat.

Danang menyebut, hadirnya KITB bakal menekan APBD Batang. Sehingga nantinya perlu adanya efisiensi dan terhindari dari kebocoran-kebocoran.

"KITB ini skala raksasa, jadi pasti akan ada perubahan besar-besaran. Yang paling kelihatan nantinya pelayanan publik, apalagi bakal ada warga baru dengan adanya ratusan ribu perkejaan. Tentunya ini juga akan menekan APBD. Sehingga penting adanya efisiensi dan tidak boleh ada kebocoran. Sehingga ini perlu dikawal oleh masyarakat, dan masyarakat dari berbagai elemen harus lebih aktif," pungkasnya. (nov)

Sumber: