KITB Digadang Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

**Tiga Staf Ahli Menko Polhukam Turun ke Batang

BATANG - Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dipastikan mampu mempengaruhi sektor perekonomian maupun kesejahteraan rakyat wilayah setempat. Hal itu diungkapkan Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi, Irjen Polisi Agung Makbul, dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Batang, Rabu (29/9/2021).

"Keberadaan KITB berpengaruh sangat besar untuk pemulihan ekonomi negara. Nilai ekonominya adalah kesejahteraan masyarakat dan nilai nilai kebudayaan juga akan berkembang, akan menjadi suatu situasi yang berubah 5 tahun yang akan datang," ujarnya.

Menurut dia, dampak pembangunan KITB di Kabupaten Batang dipastikan akan menyerap ribuan tenaga kerja dan mengubah situasi dan kondisi di daerah itu. "Oleh karena itu, harapannya masyarakat Kabupaten Batang harus siap (menghadapi) baik itu masalah 'Human Security' dan akan masuknya para pendatang (kehadiran pekerja dari luar negeri) tanpa mengurangi atau mengubah nilai-nilai kearifan lokal di daerah," terangnya.

Agung yang hadir bersama Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ketahanan Nasional Marsekal Muda TNI Achmad Sajili dan Staf Ahli Menko Polhukam Bidang SDA dan Lingkungan Hidup, Asmarni juga akan meninjau keberadaan KITB untuk mengetahui berapa persen progres pengerjaan proyek strategis nasional itu yang sudah dilaksanakan. "Kemudian, kami juga akan melihat apakah ada hambatan atau suatu kendala yang nantinya akan didiskusikan dan dilaporkan pada Menko Polhukam," katanya.

Agung mengatakan, berdasar Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Proyek Strategis Nasional merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Bupati Batang Wihaji mengatakan, pemerintah daerah secara bertahap siap menyerap sekitar 140 ribu pekerja dalam upaya mendukung percepatan pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang. Pembangunan KIT Batang, kata dia, di antaranya bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, khususnya bagi masyarakat setempat. "Pemanfaatan tenaga kerja lokal akan dimulai untuk mengerjakan pekerjaan infrastruktur ringan yang tidak memerlukan alat berat, melainkan tenaga manusia," tandasnya. (fel)

Sumber: