BBM Naik, Buruh Kian Nelangsa

"Proses pengusulannya mendapatkan BSU ini adalah data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan dikirim ke Kemenaker. Di Kemenaker ada proses verifikasi. Agar tidak bertabrakan. Misal dia mendapatkan BLT, atau dia anggota TNI, Polri, atau ASN. Otomatis tidak mendapatkan," terang dia.

Dikatakan, SPN sudah memahami aturan itu. Permasalahannya, banyak karyawan yang belum didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. "Lha ini yang jadi PR kita bersama menyangkut kepesertaan karyawan atau tenaga kerja di Kabupaten Pekalongan dalam BPJS Ketenagakerjaan," ujar Siti Masruroh.

Disebutkan, di Kabupaten Pekalongan pekerja yang ikut BPJS Ketenagakerjaan baru 12,41%. Padahal potensi sesuai data BPS, ada 437.063 pekerja yang bisa didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. "Tapi yang baru diikutkan itu baru 54.240 pekerja (12,41%). Dari yang ikut BPJS Ketenagakerjaan ini karena syarat untuk dapat BSU yang gajinya di bawah Rp 3,5 juta itu ada data 26.166. Ini yang diusulkan. Dan kemarin sudah cair pada tahap satu itu 5.951 orang, dan mulai Senin kemarin dalam proses untuk tahap kedua," terang dia.

Lantas pekerja yang tidak dapat BSU bantuan sosialnya bagaimana?. Karena, kata dia, kebijakan bantuan itu sudah ada pengelompokannya berdasarkan peraturan menteri keuangan. Selain kelompok penerima BLT dan BSU, ada kelompok nelayan, bidang transportasi, dan bidang UMKM.

"Lalu untuk kelompok pekerja yang tak dapat BSU ini tadi masukan dari ketua Komisi IV itu akan dibawa ke Banggar menyangkut apakah nanti memungkinkan dari bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Kalau di tempat kami tidak ada yang menyasar ke para pekerja non BPJS Ketenagakerjaan. Tapi yang memungkinkan kalau keluarga mereka pelaku UMKM sekarang dalam tahap pengusulan," katanya.

Ketua Komisi IV, Munir, mengatakan, jika memungkinkan kenapa tidak diusulkan pekerja yang tak dapat BSU bisa mendapatkan bantuan dari pemda. Mereka sama-sama kena dampak kenaikan BBM.

"Tidak semua buruh dapat BSU. Jika tidak ada landasannya, cari landasannya agar dapat. Bupati tadi baru menyampaikan nota perubahan anggaran. Untuk sopir, nelayan. Untuk buruh sudah ada belum?. Besok persoalan ini akan kami bawa ke rapat Banggar," katanya. (had)

Sumber: