Pemda Perketat Lalu Lintas Ternak

*PMK Dipastikan Masuk Kota Santri
*Pemda Bentuk Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran PMK

KAJEN - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pekalongan memastikan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak telah masuk ke Kota Santri. Hal itu berdasarkan hasil uji sampel yang dikirim ke Balai Besar Veteriner (BBVET) Wates Yogyakarta, semuanya dinyatakan positif terinfeksi PMK.

Plt DKPP Kabupaten Pekalongan Yudhi Himawan, dalam Rakor Penanganan Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku Hewan Ternak di Aula Lantai 1 Setda, Rabu (18/5/2021), menyampaikan, berdasarkan hasil uji sampel yang dikirim ke BBVET Wates, semua sampel dinyatakan positif terinfeksi PMK. Artinya, ia memastikan penyakit akibat virus RNA ini sudah masuk ke Kabupaten Pekalongan.

"Pada 14 Mei lalu, enam sampel diambil dari 10 ekor sapi di Desa Dadirejo, Tirto, dan lima sampel diambil dari 9 ekor sapi di Desa Ambokembang, Kedungwuni. Semua sampel hasilnya positif terinfeksi PMK," ujar Yudhi.

Atas temuan itu, pihaknya telah mengambil langkah-langkah responsif. Yakni merekomendasikan penutupan Pasar Hewan Kajen. Penutupan dilakukan selama tiga kali hari pasaran sejak Rabu (18/5/2022) kemarin. Paska itu, pihaknya akan melakukan evaluasi perkembangan PMK di Kabupaten Pekalongan dan daerah sekitarnya. Jika kasus masih tinggi, tidak menutup kemungkinan penutupan akan diperpanjang. Jika kasus bisa terkendali, pasar hewan bisa dbuka kembali.

Langkah selanjutnya, pihaknya bekerjasama dengan Polres Pekalongan melakukan pemantauan lalu lintas ternak di cek point daerah perbatasan dengan kabupaten tetangga. Yakni di Talun yang berbatasan dengan Batang, Kesesi berbatasan dengan Pemalang, dan Paninggaran yang berbatasan dengan Banjarnegara.

"Kami juga melakukan surveilans aktif ke tempat risiko tinggi seperti rumah pemotongan hewan, penampungan ternak, pengepul, hingga ke kandang yang populasinya besar," katanya.

Sekda Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar, usai rakor, mengatakan, meski sudah ada kasus positif PMK, dari hasil rakor tadi belum menetapkan status wabah PMK di Kabupaten Pekalongan. Karena untuk menentukan status itu banyak pertimbangannya. Salah satunya jangan sampai terjadi kepanikan.

"Tapi tadi kita sepakati untuk membentuk gugus tugas penanganan PMK di Kabupaten Pekalongan. Leading sektornya Bidang Peternakan, DKPP. Gugus tugas ini anggotanya nanti lintas sektor. Kita libatkan juga Polres dan Kodim karena ini terkait lalu lintas ternak," tandasnya.

Ia menyebut gugus tugas ini akan memiliki peran yang sangat penting dalam memanage penanganan PMK. Apalagi ini menjelang Idul Adha. "Gugus tugas nanti yang akan menjadi ujung tombak dalam menangani PMK di Kabupaten Pekalongan. Gugus tugas ini juga menyiapkan logistiknya, obat-obatannya, APD petugas, termasuk menyiapkan SDM-nya untuk melakukan komunikasi dan edukasi di masyarakat," ujar Akbar.

Rakor yang dihadiri Wabup Riswadi, Kapolres AKBP Arief Fajar Satria, camat, kapolsek, dan danramil ini juga menyepakati untuk menutup sementara Pasar Hewan Kajen. Untuk tahap permulaan ini penutupan selama tiga kali hari pasaran. "Kapan kira-kira akan dibuka lagi tentu nanti kami mintakan pendapat dari gugus tugas," kata Sekda.

Fokus lainnya adalah pantauan ke rumah potong hewan. Pemda miliki dua RPH di Kedungwuni dan Wiradesa. Namun dalam pelaksanaannya RPH mandiri juga ada. "Ini akan kita lakukan monitoring juga. Bagaimana kondisi ternaknya dan prosedur tata laksana di RPH apakah sudah aman dari penyebaran PMK ini," ungkapnya.

Disinggung apakah tidak boleh beli ternak dari luar kabupaten untuk hewan kurban, Akbar mengatakan, untuk larangan akan hal itu belum bisa dimungkinkan. Yang pasti, pemda ingin memastikan hewan kurban nanti adalah hewan kurban yang sehat dan bebas PMK. "Makanya nanti dari gugus tugas untuk memonitoring, mengawal, memastikan, PMK ini bisa kita kendalikan dan bisa kita tangani. Termasuk surat keterangan kesehatan hewan ini kan sekarang tidak mudah. Dinas teknis tidak mudah keluarkan SKKH. Sehingga yang dilakukan nanti gugus tugas disamping mengedukasi masyarakat, juga melakukan monitoring dan pendampingan di RPH dan di pasar hewan jika nantinya sudah buka," ujar Sekda. (had)

Sumber: