Progres Program Kotaku Kampung Nelayan Sudah 50 Persen

KENDAL - Realisasi program penanganan skala kawasan kota tanpa kumuh (Kotaku) di kampung nelayan Kelurahan Bandengan dan Karangsari, Kecamatan Kota Kendal, sudah mencapai 50 persen.

"Proyek pekerjaan yang menelan anggaran Rp 23 miliar dari pemerintah pusat terseut ditarget Oktober kelar," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kendal, Noor Fauzi, kemarin.

Dungkapkan, saat ini proyeknya sedang dalam tahap pembangunan tanggul laut yang membentang dari wilayah perairan Karangsari hingga Bandengan sepanjang 1 kilo meter. Kemudian pembangunan dua unit rumah pompa untuk mengantisipasi jika terjadi banjir rob dan beberapa pembangunan lanjutan. "Untuk pekerjaan drainase, gapura, pemasangan sheet pile, dan pembangunan pedestrian sudah rampung," ungkapnya.

Pembangunan tanggul laut atau sabuk pantai dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya rob. Sehingga, program kota tanpa kumuh skala kawasan di Karangsari dan Bandengan bisa menyulap kawasan kumuh menjadi daya tarik wisata baru. "Pekerjaanya sudah dilakukan sejak Januari lalu, diharapkan menjadi solusi untuk menangani tempat kumuh berbasis kawasan," jelasnya.

Pihaknya sudah mengajukan anggaran ke pemerintah pusat senilai Rp 56 miliar untuk menuntaskan kawasan kumuh di dua kelurahan itu. Namun, besaran dana yang diterima di angka Rp 23 miliar belum cukup untuk menuntaskan kawasan secara menyeluruh. Keterbatasan anggaran ini, hanya bersifat mengurangi masalah kumuh saja, selanjutnya harus dilakukan program lanjutan agar kesan kawasan kumuh di dua kampung nelayan itu teratasi.

"Program Kotaku sudah jalan sesuai perencanaan. Kami sudah ajukan anggaran ke pusat lagi untuk menjangkau program pembangunan yang belum dilakukan, supaya penanganan kawasan kumuh ini bisa optimal," jelas Noor Fauzi.

Saat ini ada 5 kecamatan di Kabupaten Kendal yang terdata sebagai kawasan kumuh. Meliputi, Kecamatan Kaliwungu, Brangsong, Kota Kendal, Weleri, dan Rowosari. Selain program Kotaku, kata dia, juga dilakukan program penanganan kawasan kumuh berskala lingkungan.

"Seperti, rehab rumah tidak layak huni (RTLH) dan pembangunan jalan lingkungan dari anggaran DAK di 9 lokasi, yang menyasar 150 unit RTLH dengan anggaran Rp 37 juta per unit pada 2022," tukasnya.

Penanggungjawab lapangan pembangunan tanggul laut, Imam Purwanto menerangkan, proses pengurugan wadas dan pemasangan sasak sudah mulai dikerjakan. Dengan target, 15-30 hari ke depan bisa nyambung dari Karangsari ke Bandengan.

"Setelah pembangunan dasar selesai, lanjut dia, akan dilakukan pengecoran pondasi tanggul laut sepanjang 1 kilometer. Pekerjaan tanggul diperkirkaan baru mencapai 20 persen," ucapnya. (lid)

Sumber: