Tercatat 40 Sekolah Terdampak Banjir dan Longsor

KENDAL - Bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di beberapara wilayah di Kabupaten Kendal tak hanya berdampak pada permukiman warga, jalur pantura dan obyek vital pasar. Akan tetapi juga berimbas pada sekolahan-sekolahan yang berada di bawa satuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kendal.

"Ada sebanyak 40 sekolah di Kabupaten Kendal terdampak bencana banjir hingga tanah longsor," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Wahyu Yusuf Akhmadi, Senin (8/2/20201).

Diungkapkan, sekolahan-sekolaan yang terdampak banjir itu merupakan jenjang pendidikan TK, Paud, SD dan SMP yang berada di wilayah kecamatan Kendal bagian bawah. Yakni Kecamatan Weleri, Rowosari, Cepiring, Pegandon, Patebon, Kota Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu.

"Satu sekolahan, yakni SDN 1 Kutoharjo Kaliwungu yang terdampak longsor. Saat ini sekolahan yang tergenang air berangsur surut, tetapi masih ada beberapa sekolah yang masing tergenang cukup tinggi," ungkapnya.

Menurut Wahyu, rata-rata air yang menggenangi sekolah berkisar antara 20-60 sentimeter. Banjir tertinggi dialami dua sekolah di Kecamatan Brangsong dengan ketinggian air sepinggang orang dewasa. Yaitu SD dan TK di Desa Sidorejo. Pihaknya secara bertahap melakukan pengecekan sekolah-sekolah yang terdampak bencana sejak Sabtu kemarin. Hal itu untuk mneginventarisir kerusakan yang terjadi.

"Barang-barang elektronik dan berkas-berkas penting semuanya saat ini aman. Karena jauh-jauh hari, kami sudah imbau kepada satuan pendidikan agar mengamankannya. Termasuk komputer, media televisi serta dokumen-dokumen," ujarnya.

Terkait sekolah yang longsor, Wahyu mejelaskan, pihaknya telah berkordinasi dengan pihak DPUPR untuk melakukan pengecekan kelayakan bangunan sekolah setelah terdampak longsor. Hal itu sebagai upaya untuk memastikan apakah bangunan sekolah masih aman digunakan kegiatan. Pihaknya juga akan mengusulkan anggaran pembenahan kepada pemerintah daerah baik dari dana alokasi khusus (DAK) sifatnya kebencanaan, atau mengajukan alokasi pada APBD perubahan.

"Semua guru dan tenaga kependidikan kami himbau hasu tetap waspada, prioritas utama jiwa, sarana dan prasarana. Infentarisir bangunan yang berisiko. Tetap jalankan 50 persen WFH. Jika tak memungkinkan, bisa WFH sepenuhnya sampai situasi aman," pungkasnya. (lid)

Sumber: