Mendagri: BOR Harus di Bawah 50%

**Pemda Diminta Percepat Realisasi Anggaran

KENDAL - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menilai kebijakan PPKM Darurat Jawa Bali cukup berdampak terhadap penurunan kasus Covid-19 di daerah-daerah. Namun demikian, dia meminta pemerintah daerah meningkatkan standar keberhasilan, antara lain ditandai dengan tingkat kerisian bed untuk pasien isolasi Covid-19 di rumah sakit rujukan harus di bawah 50 persen.

Hal itu disampaikan Mendagri usai menggelar rakor bersama Gubernur Jateng dan Pemkab Kendal di Pendopo Tumenggung Bahurekso Kendal, Kamis (29/7/2021) sore. Rapat tesebut membahas penanganan pandemi dan realisasi belanja yang menjadi atensi dari Presiden Joko Widodo.

"Kenapa ke daerah pantura. Saya lihat Pak Gubernur sudah banyak menyentuh daerah tengah dan selatan. Surakarta dan lainya. Sehingga saya mengambil porsi yang di pantura dulu. Sebagai sampel, tapi tujuanya untuk membangkitkan dan memotivasi teman-teman di tengah situasi yang sedang berhadapan dengan lonjakan covid 19 karena adanya varian baru delta sehingga kita harus lebih antisipatif dengan skenario lebih siap dibanding dengan menghadapi varian Wuhan," kata Mendagri, Tito Karnavian.

Melihat paparan Pemerintah Kabupaten Kendal yang disampaikan oleh Bupati Kendal, Tito menilai hasil PPKM cukup baik, di mana tren kasus menurun, angka positive rate dan BOR atau tingkat keterisian tempat tidur bagi pasien Covid-19 juga membaik. Pun dengan angka kesembuhan yang meningkat, sebaiknya angka kematian menurun. "Namun tadi saya memberikan standarnya seperti angka positifnya di bawah 50 pesren, begitu juga dengan BOR nya. Ini perlu ada kerja keras lagi, " ungkap Tito.

Tito menjelaskan, standar yang diberikannya itu merupakan sebuah tantangan untuk Bupati Kendal yang baru bagaimana bisa menekan angka positifnya dengan memperkuat pada bagian hulunya diperkuat dengan penerapan protokol kesehatan (prokes). Dengan sistem yang paling utama adalah menggunakan masker dan adanya kebersamaan dengan semua Forkopimda dan berusaha untuk menekan angka kasus positifnya dengan BOR di bawah 50 persen serta upaya kesembuahanya di atas 50 persen dengan treatmant yang baik. Kesiapan rumah sakit, tempat tidur dan obat-obatan.

"Dengan demikian otomatis kalau angka kesembuhanya meningkat, kita berharap angka kematian akan terus ditekan di bawah 3 persen, syukur ditekan sekecil mungkin. Harapan kita seperti itu sambil vaksinasi diperkuat, "jelasnya.

Tito menyatakan, keberadaan vaksinasi yang ada di daerah tergantung suplay dari pusat. Gubernur Jawa Tengah sangat siap dengan sekenario distribusinya. Pemerintah pusat berharap inportasi akan gencar dilakukan pada Agustus dan mudah-mudahan sesuai dengan jadwal. Sedangkan pada tingkat hilir harus diperkuat untuk dapat menghadapi skenario apapun juga.

"Kesiapan tempat tidur, obat-obatan, oksigen dan lainnya ini merupakan kerja keras. Masyarakat tak perlu panik. Pemerintah akan secara maksimal untuk bekerja. Yang penting dukung betul di bagian hulunya pakai masker. Kerumunan yang ndak perlu dihindari, standar prokes cuci tangan pakai sabun dan lain-lain harus diterapkan, "ujarnya.

Kemudian dalam realisasi belanja di Kendal terus ditingkatkan. Karena di tingkat provinsi realisasi belanjanya sudah berada di atas 40 persen. Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengapresiasi atas kerja dari Gubernur Jawa Tengah. Dengan realisasi yang cukup baik, yakni Pemprov telah membelanjakan 40 persen anggaran dan beredar kepada masyarakat.

"Adanya peredaran uang di masyarakat, kalau belanja pemerintah itu akan menstimulasi swasta, dengan demikian akan memperkuat daya beli masyarakat supaya pertumbuhan ekonomi survive dan pertumbuhanya positif. Untuk di Kendal ini, mungkin saya memahami pak bupati, karena masih baru, ini akan jadi tantangan buatnya. Sehingga bisa meningkatkan belanja pemerintah. Saya minta bupati lakukan rapat internal melakukan percepatan belanja, "tandanya.

Ada dana untuk penanganan pandemi Covid 19, masih ada space untuk bisa dilakukan peningkatan belanjanya seperti membeli obat-obatan, tempat isman, dan dukungan untuk pelaksanaan vaksinasi termasuk untuk insentif tenaga kesehatan untuk ditingkatkan karena baru mencapai kurang dari 28 persen. Karena pemberian insentif itu menjadi hak, sehingga para nakes perlu didorong dan dimotivasi sehingga itu akan membesarkan hati mereka. Karena itu sudah dianggarkan.

"Soal Bansos, selain dari APBN dari pusat itu banyak sekali. Saya di Cirebon satu juta lebih untuk penerima manfaatnya, di Brebes 600 ribu lebih. Cuman kadang-kadang tidak disampaikan kepada publik tidak di publish media. Ini sebetulnya sudah banyak berbuat. Begitu juga dengan pemerintah daerah. Dana bansos, belanja tidak terduga ada juga yang non APBD., dari baznas, CSR perusahaan dan masyarakat yang gotong royong. Apalagi kegotongroyongan masyarakat di jateng tinggi, "tandasnya.(lid)

Sumber: