Pasien Diduga jadi Korban Malpraktek Paska Melahirkan Di Puskesmas

Pasien Diduga jadi Korban Malpraktek Paska Melahirkan Di Puskesmas

Kholis Jazuli.

Paska Melahirkan Di Puskesmas

Seorang pasien di Puskesmas Bojong 1 diduga mengalami malpraktek. Usai menjalani persalinan mengalami kejadian salah BAB. BAB yang seharusnya dari lubang belakang, namun keluarnya dari lubang depan. 

Kondisi ini diketahui saat Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan melakukan kunjungan kerja untuk mengetahui pelayanan kesehatan di Puskesmas Bojong 1, Rabu (6/11).

Ketua Komisi D Kholis Jazuli dihubungi usai kunker, kemarin, menyatakan, Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan melakukan monitoring pelayanan kesehatan di Puskesmas Bojong 1. Monitoring itu di antaranya menyoroti persoalan ibu hamil yang melahirkan di puskesmas itu namun paska melahirkan justru BAB-nya tidak benar. BAB yang seharusnya keluar dari lubang belakang (anus) tapi keluarnya dari lubang depan.

"Ada ibu melahirkan yang paska melahirkan BAB-nya salah. Harusnya keluar dari belakang, ini keluarnya dari depan," terang dia.

Setelah kasus itu, lanjut dia, pasien kembali lagi ke Puskesmas dan dirujuk ke RSIA Aisiyah Pekajangan. Namun, pasien tersebut akhirnya dirujuk lagi ke RSUD Kajen.

"Di RSUD Kajen pasien ini kembali dirujuk ke RSUD Kraton. Di Kraton pun dianjurkan untuk dirujuk ke RS Karyadi," terang dia.

Dikatakan, dengan pertimbangan tertentu seperti faktor biaya dan sebagainya, pasien ini akhirnya menjalani operasi di RS Anugerah, dengan biaya sekitar Rp 8 juta. "Perkiraan awal biayanya sekitar Rp 3 juta, tapi habisnya ternyata sampai Rp 8 juta. Pasien dari keluarga tidak mampu dan memiliki BPJS tapi untuk operasi biaya sendiri mungkin dengan hutang dari sana sini," tutur dia.

Dari kejadian itu, Komisi D meminta agar Puskesmas dalam memberikan rujukan seharusnya ke rumah sakit pemerintah yang ada dokter spesialis bedahnya. Sehingga, koordinasi akan lebih mudah dilakukan.

Ditambahkan, Bupati Asip Kholbihi terus berlari untuk melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Pekalongan. Salah satunya di sektor kesehatan. Oleh karena itu, Komisi D meminta agar seluruh jajaran di OPD bisa mengimbanginya. (had)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: