Ajukan Rp 173 M untuk Bangun Pasar Banjarsari

*Komisi B Dorong Percepatan Pembangunan

KOTA - Komisi B DPRD Kota Pekalongan melakukan sidak ke Kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Dindagkop UKM), Rabu (13/1/2021) untuk menggali informasi terkait perkembangan rencana pembangunan kembali Pasar Banjarsari. Sidak dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, Abdul Rozak bersama sejumlah anggota lainnya.

Dalam dialog bersama jajaran pejabat Dindagkop UKM, diketahui bahwa saat ini Pemkot tengah mengajukan anggaran ke pemerintah pusat untuk pembangunan kembali Pasar Banjarsari sebesar Rp 173 miliar. "Kebutuhan keseluruhan yaitu Rp 173 miliar, itu sesuai dengan Detail Engineering Desain (DED) yang sudah dirancang," ungkap Kasi Sarpras Pasar pada Dindagkop, Wardiyanto.

Terkait usulan itu, dikatakannya bahwa Wali Kota bersama Kepala Dindagkop UKM, Kepala Bappeda dan dinas teknis terkait juga tengah bertolak ke Jakarta dalam rangka mengajukan usulan tersebut. "Hari ini Pak Wali bersama rombongan masih ke Jakarta untuk pengusulan anggaran tersebut," tambahnya.

Diketahui, pengajuan anggaran kali bukan merupakan yang pertama. Sebelumnya Pemkot juga pernah mengajukan anggaran sebesar Rp 100 miliar ke pemerintah pusat pada awal tahun 2019, kemudian kembali mengajukan anggaran sebesar Rp 200 miliar pada pertengahan tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020, rencana pembangunan sempat berhenti karena Pemkot berencana membangun pasar di lokasi baru namun belum terealisasi.

Wardiyanto menambahkan, mengenai persyaratan administrasi lain untuk proposal pengajuan juga telah dilengkapi. Selain DED, Pemkot juga telah menyelesaikan berkas lain yang dibutuhkan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal. "Kami juga masih menunggu perkembangan informasi hasil dari kunjungan Pak Wali ke Jakarta," tambahnya.

Menanggapi informasi tersebut, Ketua Komisi B, Abdul Rozak mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk kembali membangun Pasar Banjarsari. Sehingga dia meminta masyarakat untuk sedikit bersabar. "Kami apresiasi karena ternyata pemerintah tidak main-main untuk perjuangkan ini," tuturnya.

Menurut Rozak, pembangunan kembali Pasar Banjarsari sangat penting untuk kembali membangkitkan roda perekonomian para pedagang sekaligus mengembalikan icon pasar terbesar di Kota Pekalongan. Selain itu, jika terlalu lama juga dikhawatirkan pasar darurat yang saat ini ada di dua titik juga akan memunculkan masalah sosial lain.

"Kami mendorong pemerintah untuk secepatnya, kalau perlu bisa estafet karena banyak pejabat di tingkat pusat yang bisa diakses. Seperti anggota DPR RI dari dapil kita. Itu bisa diajak komunikasi untuk sengkuyung bisa mendorong dibangunya kembali Pasar Banjarsari," katanya.

Sementara terkait permasalahan dengan pihak ketiga yakni PT DISC, Rozak yakin bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan. Karena sudah ada regulasi yang mengatur sehingga diharapkan ada titik temu. "Semoga kita bisa kembali bekerjasama dengan mereka. Karena Kota Pekalongan tetap harus menumbuhkan investasi. Selagi tidak melanggar regulasi dan ada simbiosis mutualisme menurut kami tidak masalah," tandasnya.(nul)

Sumber: